Translate

Sunday, 26 August 2007

MENGEMBALIKAN FUNGSI ALUN-ALUN

Antariksa

ALUN-ALUN merupakan salah satu bagian pusat kota yang mempunyai fungsi sebagai pusat kemasyarakatan dan pusat pemerintahan. Selayaknya pusat pemerintahan, di pusat tersebut merupakan tempat pertemuan anggota dewan kotapraja, dan tempat bekerjanya para pegawai pemerintah. Pusat pemerintahan memiliki satu komposisi sesuai dengan karakteristik sebuah kota. Komposisi ini memiliki kesatuan yang membutuhkan elemen yang dominan atau suatu pusat pengikat. Elemen dominan itu biasanya berupa major civic building yang memiliki kesan paling kuat baik dalam skala maupun karakter arsitektural.
Sejak awal, kawasan alun-alun kota Malang dirancang untuk kepentingan pemerintah Belanda, sehingga tata spasialnya tidak sama persis dengan tipologi kota kerajaan di Jawa. Kawasan alun-alun telah mengalami pergeseran baik secara fisik maupun simbolis. Dalam skala kota, fungsi utama kawasan yang awalnya adalah pusat simbolisme kekuatan sosial-politik-budaya (civic center), saat ini telah menjadi pusat perdagangan (commercial center). Jadi sangat mungkin kalau dikatakan bahwa kawasan alun-alun kota Malang dirancang untuk kepentingan Belanda, dengan menyisakan sebagian kecil ciri-cirinya, yang dapat disebut sebagai pola kota kolonial-tradisionalistik.
Alun-alun sebagai elemen kota merupakan ruang terbuka yang diperuntukkan bagi siapa saja, sebagai tempat berbagai macam kegiatan berlangsung, tempat “parkir” manusia atau dikenal sebagai “a psychological parking space”. Konsep awal dari alun-alun kota Malang telah merubah konsep dari alun-alun itu sendiri. Sebagai contoh, hilangnya pohon beringan di tengah alun-alun sebagai pusat atau titik sentral dari mancapat pancer lima, pada akhir tahun 80-an, sebagai gantinya debutant plaza dengan air mancur di tengahnya. Pemberian pagar keliling alun-alun yang tadinya merupkan “open space” terkesan menjadi “closed space”. Fungsi-fungsi perubahan itu disebabkan oleh “wilayah ekonomi” yang mendominasi kawasan alun-alun. Hal itu terlihat dengan adanya perubahan fisik alun-alun dengan pemberian pagar keliling, ditambah dengan fungsi “taman” sebagai tempat parkir kendaraan roda empat, yang menggunakan sebagian lahan dari alun-alun itu sendiri.
Pada kawasan tersebut yang mempunyai keterkaitan erat dengan alun-alun, adalah Masjid Ja’mi. Kalau ditinjau dari aspek filosofis-religius, alun-alun berfungsi sebagai tempat untuk menampung luapan jamaah dari Masjid Ja’mi. Sebaiknya pekerjaan bersih-bersih yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai upaya menyongsong pelaksanaan Idul Adha (Jawa Pos Radar Malang, 22 Februari 2002) seharusnya memperhatikan konsep dasar religius-filosofis pada kawasan alun-alun di atas. Salah satunya dengan menghilangkan pagar yang terdapat di depan Masjid Ja’mi tersebut.
Upaya pelestarian alun-alun dan kawasannya adalah, proses untuk memelihara bangunan dan kawasan sedemikian rupa, sehingga makna kulturalnya yang berupa; nilai keindahan, sejarah, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini dan masa mendatang akan dapat terpelihara. Hal ini akan memperkaya pengalaman visual, menyalurkan hasrat kesinambungan dan memberi tautan bermakna dengan masa lampau. Di tengah perubahan dan pertumbuhan kawasan alun-alun yang pesat sekarang ini, penataan alun-alun pada konsep awalnya akan menawarkan suasana permanen yang menyegarkan. Demikian juga dapat membuka kemungkinan bagi setiap manusia untuk memperoleh kenyamanan psikologis dan merasakan bukti fisik tempat di dalam tradisinya. Mempertahankan alun-alun sebagai bagian kota akan membantu hadirnya sense of place, identitas diri dan suasana kontras.
Di dalam konteks pembangunan kota, perlu ada motivasi dari pemerintah kota untuk mempertahankan warisan budaya (cultural heritage), menjamin terwujudnya atau terpeliharanya tata ruang kota yang khas, dan motivasi ekonomi bahwa alun-alun kota Malang merupakan bentuk peninggalan memiliki nilai atau daya tarik yang perlu dipertahankan sebagai modal kawasan.
Penataan atau pun pelestarian dari kawasan alun-alun semuanya tergantung pada kebijakan pemerintah kota dalam menentukan langkah-langkah penanganannya. Agar kebijakan pelestarian kawasan alun-alun menjadi kesepakatan, maka perlu melibatkan, masyarakat, pedagang kaki lima, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati pelestarian, pengusaha, pengelola cagar budaya, dan para akademisi. Untuk akademisi dan pengelola cagar budaya dapat mengintegrasikan antara peraturan cagar budaya dengan kajian ilmiah tentang pelestarian kawasan kota bersejarah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan merupakan pertimbangan dari tinjauan sisi sejarah kota dan arsitektur serta konsep pelestariannya dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.
Pelestarian alun-alun yang terintegrasi harus dilaksanakan berdasar peraturan perundangan yang sudah ada. Hasilnya, tentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melindungi dan melestarikan kawasan alun-alun beserta warisan arsitekturnya. Perlu diketahui bahwa, peraturan pelestarian, peraturan pemerintah daerah, dan perundangan cagar budaya yang ada saat ini, memang belum mencukupi untuk tujuan pelestarian. Maka, dengan era otonomi daerah sekarang ini, perlu ditambahkan satu instrumen yang dapat mendukung proses pelaksanaan pelestarian. Instrumen tersebut dapat diberlakukan untuk tingkat daerah (kota/kabupaten), tingkat regional (provinsi), maupun tingkat nasional (pusat). Dengan demikian daerah dapat menentukan ataupun menetapkan bangunan dan kawasan yang perlu dilestarikan, baik dengan peraturan maupun pendanaannya sendiri.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Malang Post Tanggal 3 April 2002

PELESTARIAN PUSAT KOTA

Antariksa

KAWASAN alun-alun Kota Malang (pusat kota) telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa yang padat dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan menumpuknya kegiatan-kegiatan perdagangan dan semrawutnya transportasi kota. Akhirnya, perkembangan tersebut mengarah pada perubahan citra kawasan alun-alun dari pusat pemerintahan (civic center) menjadi pusat perdagangan (commercial center). Dampaknya pun sangat terlihat pada komplek kantor pemerintah Kabupaten Malang yang keberadaannya “tenggelam” oleh keramaian kegiatan perdagangan di kawasan tersebut.

Pendopo Kabupaten, Cagar Budaya yang Harus Dilindungi
Lepas dari apa yang terjadi di atas, pemerintah Kabupaten Malang telah merencanakan pemindahan kantornya, dari kawasan alun-alun Kota Malang ke pusat kota Kepanjen. Rencana perpindahan tersebut berarti juga meninggalkan lokasi lama (di wilayah administrasi Kota Malang) yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sedangkan komplek bangunan pendopo Kabupaten Malang mempunyai sejarah panjang, yang terkait langsung dengan perkembangan kawasan alun-alun kota. Alun-alun Kota Malang dalam sejarah perkembangannya menjadi awal pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan komplek pendopo harus menjadi bagian penting bagi perkembangan sejarah Kota Malang.
Komplek pendopo kabupaten, saat ini berfungsi sebagai kantor pemerintah kabupaten. Dengan demikian, aktivitas administrasi yang berlangsung di dalamnya berhubungan langsung dengan pemerintahan, pengelolaan dan pelayanan publik. Sedangkan di luar kantor dikuasai oleh kawasan pusat perdagangan. Komplek pendopo mempunyai luas lebih kurang 2.8 Ha, berada di kawasan CBD, dengan KDB kurang lebih 30% dari KLB 80%. Dalam kondisi seperti ini tapak bangunan merupakan area open space yang potensial di tengah-tengah bangunan-bangunan perdagangan dan jasa yang cenderung padat dengan KDB 100%.
Bangunan-bangunan yang terdapat di dalam komplek pendopo menunjukkan bentuk dan masa pembangunan yang berbeda-beda. Perkembangan tersebut tentunya diawali dari bangunan rumah dinas bupati dan pendoponya, kemudian diikuti dengan bangunan sekretariat dan bangunan-bangunan lainnya. Untuk bangunan rumah dinas Bupati dan pendoponya sendiri kemungkinan telah berubah dari bentuk aslinya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan jenis ruang, bentuk dan strukturnya. Ditinjau dari segi arsitektur bangunan komplek pendopo kabupaten, dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe yautu, tipe joglo pada bangunan pendopo (telah berubah dari bentuk aslinya), tipe arsitektur kolonial pada rumah dinas Bupati (banyak ornamen, proporsi bangunan, dan mengalami perubahan pada sayap bangunan sebelah kiri), dan tipe fungsional pada bangunan sekretariat (dibangun tahun ’70-an, menggunakan plat beton dan penggunaan bidang dan garis horisontal). Sedangkan bangunan-bangunan lainnya lebih menampakkan pada pemecahan akan kebutuhan dari kekurangan ruang kerja, sehingga nampak keberagaman bentuk visual dari msing-masing bangunan tambahan tersebut.
Rencana perpindahan di atas, berarti juga akan meninggalkan tempat lama di wilayah pemerintahan Kota Malang, yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Alih fungsi merupakan alternatif yang dapat ditawarkan untuk mengelola aset tersebut. Berkaitan dengan potensi-potensi kawasan, kondisi eksisting lokasi dan bangunan yang ada serta nilai “jual” dari fungsi tidak berarti merubah seluruh tatanan lama, yang berakibat hilangnya nilai hitoris yang ada. Dengan demikian alih fungsi juga perlu kajian pelestarian, agar potensi historis-politis dan historis-arsitektur yang ada pada komplek pendopo dapat menambah nilai fungsional-ekonomisnya.
Melalui kajian pelestarian bangunan perlu adanya kelayakan fungsi-ekonomi tanpa menghilangkan potensi historisnya. Bagian mana yang perlu dipertahankan dan yang perlu berubah, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi eksistensi Kabupaten Malang, baik aset daerah, kualitas lingkungan, historis maupun ekonominya. Kemudian apa dampak positifnya terhadap fungsi-fungsi kota serta kesinambungan langkah visualnya. Dengan demikian, pelestarian lebih mengarah pada nilai historis-politis dan fisik tapak dan arsitektur bangunan, yaitu memelihara sebanyak mungkin secara utuh bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah tertentu dan dapat dipertahankan di komplek pendopo kabupaten. Sehingga, rekomendasi yang berkaitan dengan alih fungsi, program, aktivitas, dan konsep perancangannya berdasarkan pada fungsi baru. Sedangkan evaluasi historisnya haruslah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan batas-batas perubahan arsitektur bangunan atas tuntutan fungsi baru tersebut.
Pemikiran di atas, diharapkan dapat membantu pemahaman bahwa bangunan arsitektur tidak harus dibebani oleh makna fungsi seperti yang dikehendaki oleh masyarakat penghasilnya. Produk arsitektur yang sama dapat berubah makna dan fungsinya seiring adanya perkembangan waktu. Pemahaman ini nantinya berkaitan erat dengan alih fungsi pendopo kabupaten Malang. Maka fungsi baru yang ada tidak harus dibebani oleh makna fungsi sebelumnya. Namun, dimungkinkan dengan pengembangan makna fungsi baru yang sesuai dengan visi dan misi dari alih fungsi tersebut melalui pendekatan konservasi-historis dan fungsional-ekonomis.
Atau pendeknya, bangunan pendopo dan rumah dinas bupati dapat dipertahankan sebagai bangunan historis-tradisionalistik yang kemungkinan dapat dikembangkan ke bentuk awalnya. Pada bangunan pendopo dapat difungsikan untuk kegiatan budaya bersifat publik. Bangunan sekretariat berlantai tiga dipertahankan dan secara visual dapat ditata sebgai bangunan “modern”, sebagai pusat administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat “masa-depan”. Sedangkan bangunan-bangunan tanmbahan dapat dialihfungsikan menjadi fungsi baru misal, penginapan keluarga, pusat informasi budaya dan pusat produk unggulan yang dimiliki kabupaten Malang. Atau sebagai pusat bisnis-kebudayaan (tradisional-komersial).




Tulisan ini telah dimuat dalam harian Jawa Pos Radar Malang Tanggal 23 Oktober 2001.

PELESTARIAN ALUN-ALUN

Antariksa

PADA hakekatnya lapangan “pertemuan” umum yang diterjemahkan sebagai “alun-alun” atau public square atau town square mulanya bagian ruang keraton, bukan bagian kota, seperti halnya status alun-alun yang dikenal orang sekarang. Penggunaan istilah alun-alun agaknya telah salah kaparah kata orang Jawa. Kemudian, ide alun-alun diadopsi menjadi bagian ruang kota dan dengan konsep yang berbeda dikembangkan menjadi bagian pusat kota (civic center), di kelilingi bangunan umum atau bangunan-bangunan pemerintah lainnya. Alun-alun kota Malang (kira-kira dirancang tahun 1882) yang konsepnya dikembangkan pemerintah kolonial Belanda menyalahi prinsip-prinsip dasar perletakan bangunan dari tata letak kota kerajaan di Jawa. Perletakan bangunan-bangunan di sekitar alun-alun tidak seperti selayaknya.

Alun-Alun Adalah Lambang Pusat Jagat Raya
Sebagai contoh, rumah bupati ada di sebelah timur dan orientasinya tidak menghadap ke alun-alun, tetapi malah ke selatan. Sementara, rumah asisten residen (sekarang Kantor Pos) terletak di selatan alun-alun dan orientasinya menghadap ke alun-alun. Jadi, keduanya tidak berhadapan. Meski demikian, hanya Masjid Jamik dirancang 1875) yang tetap sama dengan konsep itu, tetap berada di barat alun-alun dan masih “hidup” meskipun bangunan yang sekarang merupakan hasil renovasi beberapa kali.
Seperti pusat kota di Jawa pada umumnya, secara visual dapat ditemukan beberapa fasilitas yang ada di kawasan alun-alun kota Malang saat ini. Antara lain, Mall Ramayana (dahulu penjara wanita), Kantor Pos dahulu rumah asisten bupati), Gereja GPIB (dirancang tahun 1861), Kantor Perbendaharaan Kas Negara (dahulu kantor karesidenan), Bank Indonesia (dahulu Javasche Bank, dirancang tahun 1916), Sarinah dahulu Societet Concordia, dirancang tahun 1895-1900), Hotel Pelangi (dahulu Palace Hotel, dirancang tahun 1916), Bank Lippo (dahulu sekolah putri Belanda), Kantor Pajak (dahulu Nederlandsce-Indische Escompto Maatschappij), dan Kantor Kabupaten Malang.
Di kawasan alun-alun kota Malang, yang punya keterkaitan erat adalah alun-alun dengan Masjid Jamik. Dalam tata ruang kota, keberadaan alun-alun dapat ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari aspek filosofis-religius, alun-alun berfungsi sebagai tempat untuk menampung luapan jamaah dari Masjid Jamik. Masjid Jamik ditempatkan di ruang sebelah barat alun-alun karena memang tempat itulah yang paling tepat untuk sebuah masjid. Keuntungan lain, pertama, ruang itu berdekatan dengan kawasan pemukiman dan tempat tinggal. Dengan demikian, kegiatan keagamaan dapat diselenggarakan di tempat yang berdekatan dengan kediaman tersebut. Kedua, dari segi kesopanan, orang yang lewat tidak akan berjalan di depan orang lain yang sedang salat karena mihrab berada di bagian belakang masjid. Ketiga, orang akan masuk masjid dari bagian depan, bukan dari samping atau belakang. Melihat fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan salah satu komponen yang selalu muncul di dalam kota-kota pusat pemerintahan, baik kerajaan maupun kabupaten.
Belanda masih menerapkan sistem perletakan seperti yang ada di kerajaan di Jawa untuk alun-alun kota Malang, yaitu mancapat pancer lima yang titik sentralnya alun-alun. Karena itu, alun-alun merupakan pusat kontrol dan pusat pemerintahan. Pembagian dengan sistem mancapat pancer lima ini menandakan hakikat posisi bangunan sekitar alun-alun. Perpaduan konsep tersebut dapat dikatakan sebagai konsep indis yang kolonial-tradisionalistik.
Melihat tata ruang fungsional komponen-komponen kawasan alun-alun Kota Malang tersebut, tampak bahwa civic center (pusat pemerintahan), dalam hal ini (kabupaten) da di pusat kota. Dua sistem aktivitas utama (masjid dan kantor kabupaten) disusun berseberangan di sekitar alun-alun yang berada di tengah. Jalan utama yang membujur arah utara-selatan dan timur-barat yang mengelilingi alun-alun merupakan aksis (poros) yang di Kota Malang tampak kuat sekali. Pola tata ruang pust pemerintahan kabupaten tersebut menunjukkan gejala bahwa konsep yang sudah muncul sejak dahulu masih menunjukkan kesinambungan meskipun dalam masa sekarang sudah kabur sebagian akibat masuknya bangunan-bangunan perdagangan. Konsep itu adalah keselarasan antara dunia manusia (mikrokosmos) dan jagat raya (makrokosmos). Dengan mendasarkan diri pada konsep-konsep tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada satu sisi pengaturan rung kota pusat pemerintahan Kabupaten Malang pada waktu itu dilandasi konsep kosmologis yang berakar dari kepercayaan yang jauh sudah lebih tua umurnya. Dengan demikian, alun-alun berada di tengah kota sebagai lambang pusat jagat raya dan di sisi-sisinya berdiri komponen-komponen yang merupakan pusat-pusat kegiatan kehidupan. Walau demikian, dari sisi yang lain, agaknya faktor penataan kawasan alun-alun yang kolonial-tradisionalistik juga berperan dalam pengaturan ruangnya. Sebab, suatu kota tidak lepas dari faktor tersebut.
Dengan perluasan sistem pemerintahan kolonial yang lengkap dengan birokrasinya, wajah kota mulai berubah. Pusat kota kabupaten berkembang dan bertambah dengan bangunan-bangunan baru, terutama gedung-gedung pemerintahan dan perdagangan. Demikian juga di sekeliling alun-alun Kota Malang, memberikan warna/corak terhadap pola kota kolonial-tradisionalistik.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Jawa Pos Radar Malang Tanggal 28 September 2001.

PELESTARIAN KOTA MALANG YANG TERINTEGRASI

Antariksa

MASALAH bangunan indis (peninggalan kolonial Belanda) dan lingkungannya di kota Malang yang 1 April kemarin memperingati hari jadinya, perlu mendapat perlakuan yang layak sebagai benda cagar budaya sebagai benda cagar budaya, khususnya yang dapat digolongkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 5/1992 tentang cagar budaya. Nilai penting dari bangunan indis adalah dari sisi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bahkan menurut Undang-Undang No. 5/1992 alinea 4, tidak semua benda peninggalan sejarah, tetapi khusus bangunan indis, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melestarikannya.
Kalau melihat pada staadsblad No. 297, tanggal 1 April 1914 adalah merupakan awal berdirinya kotamadia (gementee) Malang. Sudah selayaknya sebagai sebuah kota, kota Malang memerlukan instrumen-instrumen untuk pengontrol pertumbuhan kota. Keterkaitannya dengan hal tersebut kemudian dibuatlah delapan rencana perluasan pembangunan kota dari tahun 1917-1929.
Pada perluasan pembangunan kota tahap II (bouwplan II), tanggal 26 April 1920 dikeluarkan peraturan “Gouverneur-Generalburt” yang berisi pembangunan pusat pemerintahan baru. Alasannya, untuk memberi kesan agar kota lebih bercorak Eropa, terutama bagi generasi/peranakan Belanda. Pada tahun 1922, pembangunan ini baru terealisasi. Tetapi lingkungan yang dikenal sebagai kawasan yang menjadi ciri khas kota Malang, dewasa ini sudah banyak mengalami perubahan.
Di awal tahun 1980-an, di kota Malang secara perlahan terdapat kecenderungan melakukan penggusuran bangunan kuno untuk memberikan ruang bagi bangunan baru. Belakangan tindakan itu diratapi banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat. Disebut begitu karena justru pemerintah kotalah yang memulai menghancurkan arsitektur masa lalu dan bersejarah, yang seharusnya dilindungi dan dilestarikan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada bangunan-bangunan kuno di kawasan Kayutangan, Alun-alun (hilangnya penjara wanita), kawasan Idjen Boulevard (telah banyak mengalami perubahan), dan masih banyak lagi.
Idjen Boulevard memang kebanggaan, tetapi bukan satu-satunya warisan arsitektur kolonial yang menjadi tujuan utama untuk dilestarikan. Masih banyak potensi di kota Malang yang segera harus ditangani, seperti kawasan Jalan Diponegoro, Alun-alun, Pecinan, kawasan barat dan timur Idjen Boulevard, Oro-oro Dowo, Celaket, Rampal, Klojen, barat daya Alun-alun (Talun, Tongan, sawahan), Alun-alun Bunder, dan masih banyak lagi. Untuk itu, alangkah baiknya kalau Pemerintah Kota Malang segera menyusun perangkat lunak untuk melindungi dan melestarikan kawasan maupun bangunan-bangunannya.
Sebenarnya kalau kita tengok kembali, istilah pelestarian dewasa ini telah banyak digunakan dengan berbagai macam pengertian. Seperti preservasi (presevation), adalah sejenis campur tangan (intervensi) yang mempunyai tujuan untuk melindungi dan juga memperbaiki bangunan bersejarah. Sedangkan konservasi (conservation), merupakan tindakan untuk memelihara sebanyak mungkin dan secara utuh dari peninggalan bangunan bersejarah yang ada. Untuk itu, bagi Pemerintah Kota diperlukan pemahaman dan penguasaan pada kedua hal tersebut, sebelum melakukan langkah-langkah untuk memelihara dan melindungi kawasan maupun bangunan kuno yang terdapat di kota Malang.

Isu Politik
Pada tingkat politik, selalu ada konflik objektif dan terbuka antara kepentingan pusat dan daerah. Pemerintah Kota Malang, mungkin melihat bangunan kuno sebagai suatu masalah untuk mengembangkan pusat kotanya. Di samping itu, kepentingan nasional mengakui bahwa bangunan tersebut sebagai salah satu contoh yang menarik untuk dilestarikan. Sedangkan pemilik bangunan kuno tidak pernah terdidik untuk melihat bahwa bangunan kuno sebagai suatu aset. Masih ditambah lagi dengan perseteruan antara tujuan pelestarian dan hasrat modernisasi, telah menjadi masalah yang serius, terutama di kawasan perkotaan.
Dalam tingkat pelaksanaan, kedua penentu kebijakan dan perencana harus memilih untuk membersihkan kawasan dengan peraturan dan memulainya tanpa menghadirkan permasalahan, kompleksitas, serta keterlibatannya dalam pelestarian.
Pada tataran politis, salah satu bentuknya adalah adanya intervensi Pemerintah Kota yang merupakan kekuatan potensial dalam melestarikan suatu kawasan. Hal yang menjadi penting di sini, bahwa intervensi tersebut ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan konsep pelestarian ini ditentukan oleh kriteria dan motivasi; bagaimana kawasan tersebut dan bangunan apa yang perlu dilestarikan serta keterkaitannya dengan kewenangan yang lain.
Masyarakat kota Malang mempunyai peran penting di dalam mengekspresikan pandangan-pandangan mengenai tempat-tempat yang signifikan menurut mereka. Sebagai anggota kelompok masyarakat, mereka mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam menentukan kebijakan pelestarian. Sedangkan Pemerintah Kota dan instansi yang terkait sebagai pengelola daerahnya dapat menentukan mana yang perlu dilestarikan.
Kiranya perlu dipahami dan diikuti perkembangan konsep pelestarian yang sudah banyak beranjak dari sekitar pelestarian bangunan kuno ataupun benda-benda bersejarah secara individu. Tetapi mencakup suatu kawasan kota yang dapat ditetapkan sebagai kawasn yang dilestrikan. Perlu diambil sikap yang bijaksana untuk dapat memilih mana warisan budaya yang perlu dilindungi dan mana yang tidak, sehingga tidak mempunyai kesan bahwa langkah pelestarian ini hanya membabibuta dan tidak efisien.
Memang tidak semua bangunan yang dibuat pada masa kolonial oleh kolonialis adalah dengan sendirinya merupakan cagar budaya. Di samping usianya, ada persyaratan lain untuk menetapkan suatu bangunan sebagai cagar budaya. Persyaratan tersebut adalah kejadian sejarah penting yang pernah terjadi di bangunan tersebut dan keunikan gaya arsitektur dari bangunan yang bersangkutan.

Pelestarian Terintegrasi
Pelestarian yang terintegrasi harus memenuhi seluruh peraturan perundangan yang ada, yang dapat memberikan sumbangan perlindungan pelestarian bagi warisan arsitektur. Saat ini peraturan perundangan tujuannya belum mencukupi, perlu ditambah dengan instrumen-instrumen legal yang lebih tepat, baik dalam tingkat nasional, regional maupun lokal. Sehingga pelaksanaan kebijakan pelestarian terintegrasi pada pelayanan administrasinya harus segera dibentuk.
Selain melestarikan warisan budaya dengan peraturan perundangan yang ada, kita harus menemukan pemecahan lain. Sangat tidak bermanfaat kalau pelestarian bangunan atau kawasan bila tujuannya hanya sekedar pelestarian, dan tidak memberikan keuntungan finansial. Atau dengan memadukan kepentingan budaya dengan wawasan ekonomi. Kebanyakan, di dalam penanganan masalah pelestarian di kota Malang masih belum memperhatikan faktor-faktor yang menjadikan masalah utama. Konsep pelestarian yang dihasilkan dari berbagai bentuk pertemuan lmiah diberbagai negara, baik dalam konsep maupun teknis pelaksanaannya, belum sepenuhnya diadaptasi dan dikembangkan dengan baik. Masih banyak peraturan yang tidak jelas dan belum banyak dipublikasikan yang berkaitan dengan pelestarian bangunan kuno, sehingga banyak bangunan kuno dengan terpaksa dirobohkan untuk kemudian diganti dengan bangunan baru.
Peraturan perundangan benda cagar budaya, masih terlihat tumpang tindih dan kurang begitu jelas di dalam melindungi masing-masing bangunan kuno untuk setiap daerah, baik mengenai usia bangunan, style, ornamen, bahan, dan sebagainya.
Pada kenyataannya, arsitektur merupakan wakil dari citra kebudayaan dalam suatu komunitas atau bangsa. Jadi, menghancurkan bangunan kuno sma halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali wajah kita pada masa lalu. Sebagai sesuatu yang berdiri di tengah perubahan yang terus berlangsung, tentu bangunan kuno tak bisa terhindar dari bertumbuhnya bangunan baru di kawasannya. Masalahnya, bagaimana sebaiknya menempatkan bangunan baru di sekitar bangunan kuno tersebut agar di antara bangunan lama dan baru terjadi persesuaian.
Di samping itu, diperlukan langkah-langkah pelestarian, baik pemeliharaan maupun perlindungan, melalui pemahaman dan penguasaan akan peraturan Pemerintah Kota, peraturan perundangan cagar budaya dan konsep pelestarian. Pemerintah Kota Malang harus secepatnya menjalin komunikasi dengan para akademisi guna merancang kembali tata ruang kotanya. Hal tersebut untuk menghadapi ledakan jumlah penduduk dan “liarnya” pembangunan perumahan yang akan membuat kota Malang semakin semrawut.
Ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota kalau pelaksanaan pelestarian ingin berhasil: pertama, apa yang perlu kita lestarikan?; kedua, mengapa ingin kita lestarikan?; dan yang ketiga, untuk siapa kita melakukan pelestarian? Selama kita belum bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, jangan diharap pelestarian bangunan dan kawasan di kota Malang akan dapat berhasil dengan baik.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Surabaya Post Tanggal 2 April 2001.

PELESTARIAN BANGUNAN KUNO

Antariksa

KELENTENG berusia 500 tahun di Cirebon terancam kelestariannya. Keindahan seni bangunannya yang khas, perpaduan antara ketrampilan para tukang setempat dan pimpinan pendirinya Muhammad Syafi’I (Tan Sam Tjay) di tahun 1450, sedang dalam proses penghancuran, demi sebuah rumah duka. Kemungkinan besar segera tinggal dalam kenangan (Kompas, 14 Oktober 1987). Nasib juga menimpa bangunan kuno yang digunakan sebagai asrama polisi di Jalan Ngemplak Surabaya, mulai dibongkar dan diratakan dengan tanah (Suara Indonesia, 8 Juni 1988).
Tentunya masih banyak lagi kejadian semacam itu yang terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia, yang banyak meninggalkan warisan budaya bangunan kunonya. Kejadian tersebut terasa menyakitkan karena makin lama nilai sejarah sebuah kota akan terhapuskan oleh ulah sebuah perencanaan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak. Tak lain tempat tersebut dibangun fasilitas umum berupa pusat perbelanjaan (super market).
Usaha pelestarian juga sudah dimulai untuk bangunan-bangunan yang mempunyai nilai sejarah besar. Di Jakarta seperti bangunan Masjid (Jami’ Al Mansyur, Jami’ Annawar, Jami’ Al Anshor, Jami’ Al Annawir, dan sebagainya), bangunan Gereja (Emmanuel, Sion, Tugu, dan sebagainya), bangunan Museum (Keramik dan Seni Rupa, Tekstil, Bahari, dan sebagainya). Yogyakarta dengan kawasan Keraton dan Benteng Vredenburg yang dibangun tahun 1701 sudah dipugar saat ini, kemudian Benteng Vastenburg di Surakarta, dan tak ketinggalan Cilacap menguak dengan diketemukannya Benteng Pendem bekas peninggalan Portugis mulai dipugar pula.
Kota Bandung yang penuh peninggalan arsitektur kolonial juga memberikan andil terbanyak di dalam pelestarian bangunan kunonya. Di sini dapat terlihat berbagai bentuk gaya arsitektur Belanda, Cina, Islam, bahkan sampai pada perpaduan Indonesia dan Eropa. Ini merupakan salah satu kekayaan yang tak terhingga nilainya. Bangunan-bangunan peninggalan kolonial seperti, kantor, bank, gereja, rumah tinggal, dan sebagainya. Semua merupakan karya arsitek Belanda yang muncul sekitar tahun 1920-an dikembangkan oleh Ir. Macline Pont, Ir. Thomas Karsten, Prof. CPW Schoemaker, J. Berger, Ed Cuypers, dan masih banyak lagi. Hanya Prof. CPW Schoemaker yang menonjolkan gaya Art Deco (gaya seni yang berkecamuk di Eropa sehabis Perang Dunia I, tahun 1920-an). Arsitek lain seperti J. Berger (gedung Sate), Macline Pont (gedung ITB), dan Ed Cuypers (Bank Indonesia) ketiganya mampu menampilkan gaya arsitektur untuk daerah tropis. Gaya khas ini mengacu pada perpaduan lokal-tradisional Indonesia dengan teknik konstruksi Barat, sehingga dijuluki Prof. Schoemaker sebagai Indo-Europeesche Architectuurstijl.
Memang sangat menarik apa yang berkembang pada saat ini, yaitu tentang suatu kesadaran akan sebuah warisan budaya. Pelestarian budaya terhadap bangunan kuno sudah menjadi kesadaran masyarakat. Apalagi pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akhir Februari 1988 lalu mengeluarkan Keputusan No. 0128/M/1988 mengenai perlindungan sejumlah gedung sebagai cagar budaya. Berarti dengan adanya keputusan tersebut tentunya akan lebih memperkuat Monumenten Ordonansi Stab 1 No. 238 Tahun 1931.
Kalau ditelaah mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak sekedar sebuah pelestarian, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan di dalam membina bangsa. Dengan demikian secara tegas gedung-gedung yang termasuk cagar budaya itu tidak boleh dibongkar atau dirubah bentuknya, baik “living monument” (keraton, rumah adat, dan bangunan bersejarah) maupun “dead monument” candi-candi), tanpa seijin Dirjen Kebudayaan dalam hal ini Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Apabila kita bertolak dari berbagai manfaat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat lampau yang terkandung dalam peninggalan sejarah bangunan maupun gedung kuno, maka suatu keharusan untuk memlihara dan melindungi terhadapnya. Dengan demikian aspek yang dikandung dalam peninggalan sejarah dari tanah air kita, dapat digambarkan atau diungkapkan kembali. Secara sederhana seperti dikatakan Kempers: “as the systimatic study of antiqueties as a means of reconstructing the past” (Herstel in Eigenwarde Monumentenzorg in Indonesie, Dewalburg Pers Zutphen, 1978).

Wajah Kota Berbudaya
Proses perjalanan sejarah telah membawa masing-masing kota menjadi keadaan yang sekarang ini, lalu bagaimana dengan kota Malang? Apakah nuansa yang khas masih ada, seperti kawasan alun-alun dengan kantor, bank, masjid, gereja dan penjara wanitanya. Atau kawasan Ijen dengan lingkungan perumahan yang khas peninggalan kolonial Belanda, ternyata tidak dapat bertahan lama. Perubahan terjadi begitu cepat tanpa terkendali, terutama bentuk arsitekturnya yang justru menjadi ciri khas kota Malang. Di sini penentu kebijakan mempunyai peran besar terhadap masalah ini, perlu adanya peraturan yang memberlakukan perubahan maupun pemugaran bangunan gedung maupun rumah tinggal, yang terdapat dalam kawasan yang dilindungi.
Kemudian untuk Penjara Wanita yang terdapat di alun-alun Malang dan sudah tidak berfungsi lagi, sebaiknya dapat dipertahankan dan dipugar lagi. Melalui upaya pelestarian ini, banyak manfaat yang akan didapat pertama menjadikan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi dan melihatnya. Kedua sebagai sarana penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai sejarah dan bangunannya, ketiga rasa memiliki dari perjalanan sejarah bangsanya.
Seperti diungkapkan oleh JJA. Woorsaae seorang ahli hukum dari Universitas Kopenhagen Denmark, pada pertengahan abad ke-19 mengatakan, “bangsa besar adalah bangsa yang tidak hanya melihat masa kini dan masa mendatang, tetapi mau berpaling ke masa lampau untuk menyimak perjalanan yang telah dilaluinya.” Bahkan filosuf Aguste Comte, mengatakan: “Savoir Pour Prevoir”, yang diartikan sebagai, mempelajari masa lalu, melihat masa kini, untuk menentukan masa depan. Memang perlu kita sadari bahwa hasil pelestarian akan memberikan gambaran tentang perjalanan suatu bangsa, hakekat apa yang tersandang dari perjalanan itu, dan tentu saja identitas budaya bangsanya. Hal ini dimaksud agar wajah kota kelak dapat menceriterakan dan menyajikan kepada anak cucu kita, mengenai perjalanan sejarah bangsanya melalui bangunan atau gedungnya.
Kota Malang mungkin masih punya ciri lain dibanding dengan kota lainnya. Di sini orang akan menemukan bentuk dan gaya arsitektur, terutama arsitektur Belanda dengan sedikit bumbu perpaduan antara Indonesia dengan Eropa. Kekayaan ini sebenarnya merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Masih banyak sisa bangunan yang masih dapat dijadikan harga diri kota Malang, seperti kawasan Ijen dengan permukiman bergaya arsitektur kolonial membujur di sepanjang kiri dan kanan jalan. Permukiman di sekitar kawasan tersebut juga masih terdapat beberapa bangunan yang berciri khas arsitektur kolonial.
Namun tidak banyak disadari, oleh warga masyarakat maupun penentu kebijakan, sehingga bangunan-bangunan kuno dan bahkan antik banyak dianggap ketinggalan jaman yang sewaktu-waktu dapat terancam kehadirannya. Bangunan rumah tinggal yang berada di kawasan Ijen misalnya, perlahan tapi pasti mulai berubah karena selera pemiliknya. Atau karena dorongan kebutuhan untuk membangun yang terus meningkat. Perubahan yang terjadi harus dapat dilihat sejauh mana batas kewajarannya, apa hanya menata kembali wujud fisik luarnya, atau merubah bentuk dan strukturnya. Masalah inilah yang harus dipertanyakan, sejauh mana pemilik rumah tinggal tersebut diperbolehkan untuk mempertahankan atau melestarikan rumahnya. Semestinya tidak hanya bangunan kuno saja yang perlu untuk dilestarikan, tetapi juga wilayah kota yang dipertahankan sebagai cagar budaya, karena peninggalan-peninggalan arkeologi yang tersisa masih cukup banyak.
Kehendak untuk membangun dan memperluas kota sebaiknya dipertimbangkan masak-masak, karena dampak akan lingkungan pasti akan terjadi jika kita tidak hati-hati. Jika masalah di atas tidak dipikirkan secara benar, persoalan-persoalan semacam itu masih akan terus terasa, malah makin lama akan makin parah jika tidak direalisir secara bersama, antara penentu kebijakan kota dan masyarakat.
Keterlibatan dan peran serta masyarakat kota perlu untuk diikutsertakan dalam pelestarian ini, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaannya. Dengan demikian, tangung jawab akan rasa memiliki kota dan bangunan dapat dipikul bersama, dan akhirnya kota akan menjadi tumpuan hidup bersama. Seperti diungkapkan oleh kritikus Peter Blake, bahwa arsitektur masa depan adalah kota.
Sudah selayaknya kita harus realistis terhadap perkembangan sejarah sebuah kota yang di dalamnya juga terkandung masyarakat dan budayanya. Atau kita juga harus belajar dari kota lain yang sedang giat melaksanakan pelestarian. Kedua hal di atas dapat dijadikan tonggak, sebagai awal pemikiran untuk pengetrapan pelaksanaan nantinya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kebijakan mengenai perlindungan dan pelestarian bangunan kuno maupun kawasan yang dilindungi kan terdesk oleh lajunya pembangunan kota, terutama pembangunan fisik kota.
Untuk itu perlu juga ditawarkan alternatif lain sebagai bentuk pemecahan yang sangat berkaitan dengan lajunya perkembangan tadi, yaitu sektor pariwisata. Diharapkan dengan sektor ini, potensi kota akan terlihat dan tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut. Untuk melihat satu warisan budaya berupa bangunan kuno atau lingkungan mas lampau.Sebenarnya kota-kota di Indonesia saat ini sedang sibuk mencari identitas dirinya untuk meningkatkan martabatnya dipasaran pariwista. Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Jakarta dan kota-kota lain sudah memiliki hal tersebut. Tak dapat disangkal lagi arsitektur yang dimiliki oleh kota-kota itu, tanpa disadari sudah lama menjadi investasi yang justru belum banyak dimanfaatkan.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 23 Juli 1988

REKLAMENISASI RUANG KOTA

Antariksa

ARUS informasi telah menjadikan ladang baru bagi bisnis papan-papan reklame (bill boards) yang sudah menjalar hampir di setiap kota Indonesia. Pola penataan bangunan yang telah direncanakan akhirnya kandas oleh informasi visual papan reklame yang telah berhasil mengelabuhi konsumen untuk menikmati bahkan membeli produk-produknya. Dengan menjamurnya komerialisasi papan-papan reklame tersebut, akhirnya berdampak pada penataan kota dan bangunan, bahkan semakin lama semakin merusak pandangan bagi keindahan suatu kota. Dengan mengatasnamakan kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya menjadi tempat yang diperebutkan di antara instansi yang saling berkepentingan untuk dijadikan lahan bagi bisnis barunya.
Perkembangan yang semakin menjadi ini, dapat terlihat di sepanjang jalan yang ada pada kota-kota di Indonesia. Papan-papan reklame dapat dilihat pada setiap sudut jalan, di bagian tengah dari perempatan jalan, maupun yang ditempelkan pada jembatan penyeberangan. Begitu juga papan-papan reklame yang berada di bagian depan yang justru menutup bangunan tersebut. Demikian pula yang menempel pada bagian dinding bangunan pusat perbelanjaan maupun pertokoan. Papan-papan reklame itu mempunyai luasan dan besaran yang tidak sama dalam ukuran dan proporsinya terhadap bangunan dan sudut pandang manusia. Warna-warna glamouristik yang menawarkan produk-produknya pada setiap papan reklame tersebut menjadi salah satu sarana pemikat bagi para pejalan kaki maupun pengendara kendaraan. Dengan ketidakteraturan dalam perletakkannya telah menjadikan salah satu penyebab dari “kesemrawutan baru” pada keruangan kota. Yang lama-kelamaan “kesemrawutan baru” itu akan menenggelamkan cirikhas, suasana serta karakter yang dimiliki oleh sebuah kota.
Pola penataan tata ruang saat ini, mempunyai kecenderungan ke arah diskomposisi dari ruang-ruang kota yang ada, yang dijadikan objek untuk meletakkan massa bangunan berdasar pertimbangan karakteristik fungsi dan kegunaan lahannya. Di mana pada kenyataannya, telah terjadi disfungsional pada lahan tersebut dan juga penghancuran bangunan lama untuk dijadikan objek baru, yang akhirnya juga melanggar peraturan yang pernah di buat sebagai dasar ketataruangannya. Di sini, tidak terjadi adanya kesatuan ruang dan bangunan, bahkan perletakkan papan-papan reklame pada bangunan pun juga tidak menjadi bagian yang diperhitungkan tata letaknya, baik oleh penentu kebijakan (pemerintah kota), ahli tata ruang kota maupun para arsitek yang merancang bangunan tersebut.
Jika ruang kota dilihat sebagai tempat dari organisme kolektif bagi masyarakat penghuninya, dan bangunan sebagai bagian dari warisan budaya masa lalunya, maka bagian dari nilai sejarah yang mereka punyai perlu dipertahankan, dan dilestarikan untuk sepanjang masa. Pada kenyataannya, apa yang kita lihat sekarang ini, adalah banyaknya keruangan kota yang luka, bangunan bersejarah yang dirobohkan, dan terjadinya diskomposisi pada perancangan bangunan-bangunan baru. Hal semacam itu cenderung akan menjadi “keganjilan dinamis” yang mengarah pada model pola tatanan “video klip”, yaitu dengan munculnya papan-papan reklame dari pengembang properti yang terdapat di pusat-pusat kota, dengan pesan dan kenyataannya tidak sama dengan apa yang mereka tawarkan, dengan ciri khas serta suasana bangunan yang bergaya Eropa dan Amerika. Penikmatan visualisasi dari satu bangunan ke bangunan berikutnya, dengan langgam yang dipoles ke dalam sebuah bentuk miniatur yang seolah-olah paling baru dan modern, jelas tidak sesuai dengan budaya iklim tropis di negara kita. Pemanipulasian kondisi geografis dan karakter budaya sebuah bangsa akan memberikan pengaruh bagi perkembangan arsitektur dan masyarakat kota di masa mendatang.
Ketidakadanya kesatuan pada penataan bangunan dan papan-papan reklame semacam itu, nantinya akan mengakibatkan permasalahan baru dalam pelaksanaan penataan kota di masa mendatang. Apa lagi, kalau hal itu dikaitkan dengan masalah pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah, di mana kota-kota di Indonesia sampai sekarang ini masih menyimpan banyak peninggalan bangunan-bangunan tuanya. Secara visual memang kita akui, bahwa setiap kota ataupun kawasan mempunyai sebuah landmark. Kepekaan dalam melihat landmark sebuah kota yang di dalamnya terdapat warisan turun-temurun, dan oleh masyarakatnya setempat telah dijadikan sebagai point of interestnya, sebaiknya perlu untuk dipertahankan. Untuk itu, penataan papan-papan reklame yang terdapat di sepanjang jalan maupun yang terdapat pada sebuah bangunan haruslah dipertimbangkan, bahwa kota, kawasan, dan masyarakat yang menempatinya mempunyai warisan budaya (cultural heritage). Warisan tersebut dapat berupa kawasan bersejarah yang terlihat pada pola dan keruangannya, maupun pada warisan arsitektur bangunannya (architecture heritage). Hal inilah yang seharusnya dijadikan dasar para penentu kebijakan (pemerintah kota) dalam meletakkan dan menata papan-papan reklame baik yang terdapat di kawasan terbuka (hijau) maupun pada kawasan yang penduduknya padat.
Perubahan secara mendasar perlu dilakukan oleh penentu kebijakan, dalam hal ini pengelola yang memberikan ijin bagi perletakkan papan-papan reklame tersebut. Bahkan bentuk, besaran serta ukurannya, perlu dijadikan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Hal yang paling penting adalah, bahwa bentuk serta perletakkan dari papan-papan reklame itu haruslah mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya: fungsi keruangannya, lebar jalan, jarak pandang, tinggi bangunan, dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah, perlu menjaga kawasan dan bangunan bersejarah yang terdapat pada kawasan itu. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perletakkan dan bentuk dari papan-papan reklame yang dewasa ini sudah menjamah pada privasi keruangan kota perlu ditata ulang?


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Kompas Tanggal 16 Oktober 2002

DARI KOTA INDIS KE KOTA “RUKO

Antariksa

PERKEMBANGAN arsitektur dewasa ini sudah semakin menggelisahkan kota-kota besar di Indonesia. Dampak perubahan ekonomi dan politik membuat satu perubahan yang sangat cepat dalam dua tahun terakhir ini. Krisis ekonomi yang dikatakan telah terjadi sejak empat tahun yang lalu ternyata telah membangkitkan pembangunan yang tidak terkendali di pelbagai bidang. Kota sebagai wacana simbol arsitektur dan masyarakat dengan perjalanan ruang-waktu menghadirkan perkembangan dan perubahan. Dan akhirnya lahan-lahan yang tadinya diperuntukkan bagi permukiman berganti menjadi pusat-pusat perdagangan.
Penyalahgunaan tata guna lahan semakin menjadi tradisi di setiap kota, menjadi komoditi ekonomi bagi pengusaha-pengusaha yang seolah menghormati arsitektur sebagai salah satu bagian dari strategi bisnis mereka. Hal ini membangkitkan kecenderungan untuk melihat pada bangunan-bangunan sebagai objek investasi. Pada masa Orde Baru, dampak politik ke dalam arsitektur semakin menjadi-jadi, penyeragaman pagar rumah dengan warna cat yang sama “warna kuning” telah menjadi kiblat peradaban manusia yang terdesak oleh pemahaman salah-kaprah yang diberikan oleh para penguasa pada waktu itu. Vandalisme pada bangunan pun juga terjadi pada tahun 90-an baik yang ada di pusat kota sampai ke pelosok-pelosok desa dengan mengecat genting pada atap-atap rumahnya dengan menggunakan huruf kapital “PKK”, menjadikan sesuatu yang harus dipatuhi. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak azasi berarsitektur yang terjadi pada bangunan milik masyarakat. Sebenarnya, tujuan dari arsitektur itu adalah untuk melindungi dan menaikkan kehidupan manusia di atas bumi dan memenuhi keyakinan untuk hidup yang lebih mulia.
Era reformasi yang menjadi impian dari masyarakat telah memberikan dampak terhadap perkembangan arsitektur saat ini. Di tengah krisis ekonomi yang sering diucapkan, ternyata pembangunan semakin meningkat di setiap kota, yang akhirnya akan memberikan warna tersendiri bagi perkembangan arsitektur pada masa ini. Dari pasca kolonial dengan arsitektur “jengki”nya, kemudian disusul dengan gaya arsitektur bentuk kapsul, spanyolan, country, dan mediteranian telah memberikan sentuhan pada bangunan-bangunan permukiman sampai saat ini. Gaya-gaya di atas berkembang dan akhirnya juga memberikan sentuhan stylenya pada perkembangan pusat-pusat perdagangan yang akhir-akhir ini berkembang menjadi “ruko” (rumah dan toko). Meskipun di dalam perkembangannya, banyak banguan “ruko” yang tidak sesuai dengan peruntukkan guna lahannya. Hal yang paling menarik adalah pembangunan “ruko” di Jl. Galunggung ditolak oleh pengurus dan warga sekitar Pondok Pesantren Gading. Soalnya, “ruko” yang akan dibangun itu persis di sebelah barat areal pondok. Sementara berdasarkan pengamatan warga dan pengurus ponpes, pembangunan “ruko” tidak ada dampak positifnya. Bahkan warga dua lokasi itu sudah mengajukan keberatan kepada Dinas Kimpraswil Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang Jawa Pos radar malang, 18 Juli 2002).
Kota Malang memiliki banyak sejarah bangunan peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang mempunyai nilai dan aset tinggi bagi pemerintah kota Malang. Perubahan dan pergeseran sekarang ini banyak terjadi pada bangunan-bangunan indis (percampuran antara arsitektur lokal/pribumi dengan arsitektur barat dalam hal ini Belanda) menjadi dasar bisnis factory outlet yang menjamur di kota Malang dalam dua tahun terakhir ini. Dampak tersebut mengakibatkan pada perubahan dan penambahan dengan menghilangkan keaslian dari bangunan indis. Kalau kita amati proses dan peraturan pelestarian yang ada di kota ini tidak berjalan dengan baik, hari demi hari perubahan terjadi di mana-mana, tanpa dapat dikendalikan lagi. Ditambah lagi dengan menjamurnya pembangunan “ruko” yang semakin meluas, dari barat ke timur dan dari utara ke selatan bejajar “ruko-ruko”, sehingga akan menenggelamkan arsitektur indis yang terdapat di kota Malang agar dipertahankan untuk dilestarikan. Karena semakin lama akan semakin terdesak oleh penggusuran dan akhirnya sampai pada penghancuran bangunan untuk dijadikan bangunan baru. Bila hal ini pemerintah kota tidak melakukan tindakan untuk mengantisipasinya, maka dalam dua atau tiga tahun ke depan kota Malang akan berubah menjadi kota “ruko” dengan gaya arsitektur eklektis (tempel sana tempel sini). Sebuah kepalsuan dalam gaya arsitektur ini diketahui sangat radikal, di sini fungsi menjadi sangat dominan yang akhirnya merosot ke dalam istilah “membangunan sebuah diagram” yang sudah sangat umum terlihat pada bangunan-bangunan “ruko” yang terdapat di kota-kota Indonesia dewasa ini. Dalam kenyataan, arsitektur tidaklah hanya sebuah pertanyaan bagaimana benda-benda itu dikerjakan, tetapi juga apa yang harus dikerjakan. Apa tugas bangunan, adalah merupakan manifestasi dari jalan kehidupan kita.
Sangat benar bahwa sistem tradisi di Indonesia didapati sangat berat untuk menghadapi tantangan dari Barat terutama melalui era globalisasi nantinya. Pertanyaan yang paling sukar adalah bagaimana untuk menetapkan tradisi yang harus dimodifikasi tanpa menghilangkan identitas kebudayaan individu di dalam proses tersebut. Moral dari gaya arsitektur “ruko” pada waktu ini telah membuat keuntungan sangat besar bagi pengusaha tentunya, gaya dapat berganti-ganti, tetapi tidak ada alternatif kebenarannya. Awal keberangkatannya dari gaya arsitektur ini telah membuat perubahan pada hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Secara skematis telah diformasikan ke dalam pola-pola tertentu yang mungkin telah kehilangan karakter dan tatanan lingkungan di dalam penampilannya. Kota-kota menjadi ajang persaingan merubah pola serta bentuk aslinya. Dan kota merupakan organisme yang mempunyai bentuk bermacam-macam tentunya. Kalau kita perhatikan sebagian dari hancurnya penataan sebuah kota salah satunya diakibatkan oleh munculnya perkembangan baru dari arsitektur. “Ruko” di antaranya, yang tentunya akan memakan tempat, ruang dan pola kehidupan manusia. Hal ini berakibat luas ke bagian paling kecil dari organisme kota, yang mungkin juga menghambat pertumbuhan kota itu sendiri.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Jawa Pos Radar Malang Tanggal 16 Agustus 2002

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA PANTAI

Antariksa

SUDAH menjadi kenyataan bahwa pertumbuhan kota-kota pantai dan sungai pada saat ini lebih cenderung berkembang ke arah daratan dan kian meninggalkan “air” sebagai fungsi utamanya. Untuk itu IAI bekerja sama dengan Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro memprakarsai workshop ini, yang tentu saja dihadiri beberapa pakar arsitektur, di antaranya: Ir. Adhi Moersid IAI, Ir. Robi Sularto, Ir. Bondan Hermani Slamet MSc., dan Dipl. Ing. Suwondo Bismo Sutedjo.
Tujuan dari kegiatan tersebut di atas, adalah mencari kemungkinan untuk melakukan “pemugaran” bagian kota yang dapat mempertautkannya kembali dengan “air”, meningkatkan kembali kehidupan dan kegiatan transportasi air serta faktor pendorongnya. Meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat nelayan sebagai sebagai penduduk asli kota tersebut, kemudian mencari model untuk melakukan studi yang sama pada kota-kota pantai dan kota-kota sungai lainnya di Indonesia.
Studi kota-kota pantai ini membahas kota-kota pelabuhan Jawa Tengah, yang pada masa silam banyak pengaruhnya dan sekaligus menjadi awal berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan antar pulau tetap menyandarkan pada pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa.
Bentuk dari kota-kota pantai dan wilayah huniannya yang terdapat di Indonesia juga memberikan corak tersendiri sebagai kota pelabuhan masa lalu, begitu pula adanya pengaruh dari luar terhadap bentuk-bentuk bangunannya, baik pengaruh Islam, Cina, Hindu dan Belanda. Hal semacam itu juga dialami oleh kota Jepara yang pada abad ke-16 menjadi pelabuhan terbesar di Jawa Tengah. Mempunyai banyak peninggalan di antaranya rumah kota (machiya) yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur Cina, bangunan masjid yang minaretnya dipengaruhi oleh mercusuar jaman Belanda.
Dari peninggalan yang terdapat di kota-kota panti tersebut, sebenarnya dapat diupayakan pelestarian dan pengembangan bentuk serta tradisi kehidupan manusianya di dalam penataan fisik lingkungan nantinya.
Potensi budaya kota-kota pantai dan tradisi bahari masih dapat dilestarikan dalam bentuk penataan penataan kembali tata lingkungan, yang mencakup fungsi bangunan dan fifik bangunan sesuai dengan fungsi pada awalnya. Perencanaan dan pengembangan kota-kota pantai di Indonesia sebaiknya harus dilihat sejarah dan tradisi terjadinya kota pantai tersebut. Karena masing-masing kota-kota pantai tersebut mempunyai konsep kekhasan yang berbeda dengan kota pantai lainnya, demikian juga adanya pengaruh dari luar seperti, Cina, Arab. Hindu, Belanda, Portugis, dan sebagainya. Hal inilah yang justru akan memberikan warisan budaya dalam wujud fisik bangunan serta ragam-hias serta motif ukiran, yang terdapat pada peninggalan bangunannya. Dengan demikian, potensi masa lalu yang terdapat di kota-kota pantai perlu kita konservasi sebagai salah satu pengembangan perencanaan kota pantai di Indonesia.

Perubahan Warisan Budaya
Sejarah telah membuktikan bahwa pertumbuhan permukiman kota selalu dimulai dari pinggir air (pantai). Lingkungan fisik dan non fisik sangat memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusianya. Setiap aspek kehidupan selalu berkaitan dengan lingkungannya, sehingga telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari struktur masyarakat (Robert Jay, Javanese Villagers, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1969). Pertumbuhan dan perkembangan budaya manusia pantai tidak akan bisa lepas dari hubungan atau pengaruh dari luar. Modernisasi dan urbanisasi merupakan dua faktor luar yang mempengaruhi secara langsung perubahan budaya manusia.
Sementara perubahan tersebut terjadi karena manusia senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang timbul karena hubungan budaya tadi (Philip K. Bock, Modern Culture Antropology, New York; Alfred A. Knopf, 1974). Budaya dari lingkungan kota pantai yang terbentuk saat ini adalah merupakan proses akumulasi dari budaya dan lingkungan sebelumnya selama bertahun-tahun. Dengan adanya hubungan dan pengaruh dari luar ikut andil dalam membentuk keadaan sekarang ini.
Hubungan dan pengaruh luar yang membentuk budaya dan lingkungan kota-kota pantai di pesisir utara Jawa dapat dikelompokkan menjadi tiga kurun waktu, yaitu “masa Islam, jaman penjajahan, dan abad modern”, kemudian ketiganya berbaur dengan budaya dari lingkungan tradisional setempat (indegeneous culture). Terjadilah akulturasi budaya, sedangkan perubahan mata pencaharian ke bentuk yang lain akan memakan waktu cukup lama dan sangat perlahan (D. Levinson & Malone, Toward Explaining Human Culture, HRAF Press, 1980).
Pada perubahan lingkungan tradisionil terdapat dua macam bentuk, yauti pertama, lingkungan kehilangan elemen-elemen tradisionalnya tetapi juga masih tetap mempunyai elemen-elemen utamanya yang tertinggal. Elemen yang hilang, sifatnya sementara dan berubah secara cepat, disebut “peripheral elements” atau elemen pinggiran, sedangkan elemen yang masih tetap, sifatnya kebal dan berubah secara perlahan, disebut “core elements” atau elemen inti. Kedua, lingkungan mempunyai bentuk yang sama sekali baru, yangmerupakan sintesa (syncretism) dari dua elemen atau budaya (Amos Rapoport, Development, Culture Change and Supportive Design, Habitat Intl. Vol. 7 No. 5, 1983).

Pola Pendekatan Perancangan
Untuk merancang lingkungan tradisional kota-kota pantai di Indonesia sebaiknya perlu dibuat aturan perancangannya, yang tentu saja bisa diharapkan untuk dapat digunakan pada lingkungan tradisionial kota pantai lainnya. Dengan demikian, apa yang akan diterapkan ke dalam perencanaan maupun pelaksanaannya tidak mengalami hambatan yang besar. Di antaranya rumah tinggal (di adaptasi dari David Stea, 1980 dan Harry Miarsono, 1988) adalah meliputi:
a. material;
b. struktur bangunan;
c. bentuk rumah;
d. orientasi rumah;
e. lingkungan rumah; dan
f. utilitas.
Untuk pola lingkungan meliputi:
a. jarak bangunan;
b. tata letak bangunan; dan
c. tata guna tanah.
Untuk sosial ekonomi meliputi:
a. pola mata pencaharian; dan
b. upacara/ritual.
Sebaiknya hal-hal yang telah diungkapkan di atas segera dapat dilakukan bahkan diterapkan di kota-kota pantai lainnya, baik melalui penelitian maupun studi pendahuluan. Demikian pula untuk kota-kota pantai di pesisir utara Jawa Timur, yang mempunyai banyak peninggalan nilai sejarah seperti Gresik, Tuban dan lain sebagainya, segera dapat dilaksanakan pelestarian warisan budayanya. Agar kota beserta segala isinya dapat kembali seperti fungsinya semula dan tentu saja akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan tentunya.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 6 Agustus 1988

KAKI LIMA: SUATU PENDEKATAN SOSIO-ARSITEKTURAL

Antariksa


BERPIJAK dari kenyataan yang ada ini, sementara orang mengeluh dengan kehadiran pedagang Kaki Lima yang dinilai mengurangi kebersihan kota, mengganggu kelancaran lalu lintas, sebagian barang yang diperdagangkan berkualitas rendah, dan masih banyak lagi keluhan lainnya. Memang sudah menjadi kenyataan masalah semrawutnya pedagang Kaki Lima pada setiap kota di Indonesia selalu dipermasalahkan oleh pemerintah daerah maupun penentu kebijakan kota. Di beberapa kota di Jawa Tengah hasil penataan pedagang Kaki Lima mulai semrawut lagi, instruksi Gubernur Jawa Tengah untuk membangun lokasi bagi pedagang Kaki Lima di daerah Tingkat II sudah berhasil dilaksanakan. Namun kini di antara tempat-tempat pedagang Kaki Lima yang disediakan pemerintah daerah itu tampak menjadi semrawut kembali tidak rapih seperti yang diinginkan, tidak jelas kenapa bisa menjadi demikian.
Lain Jawa Tengah lain pula Jakarta, main kucing-kucingan antara pedagang obat Kaki Lima dengan petugas pun terjadi. Menjelang petang gerobak-gerobak bermunculan sepanjang Jalan Gadjah Mada, lalu mulailah pedagang obat tersebut mangkal dari sore hingga lewat tengah malam. Datang petugas dengan sangat kasar, merampas gerobak-gerobak obat untuk dibuang di Cakung sebagai barang sampah. Kejadian di atas sungguh menyakitkan bagi pedagang Kaki Lima, yang bekerja siang malam mencari nafkah dan setiap saat dihantui terkaman petugas penertiban umum. Sinyalemen di atas dapat kita pahami dan mungkin akan terus berlanjut, tetapi keberadaan pedagang Kaki Lima dalam tata perekonimian kita sekarang ini di daerah perkotaan tidak mungkin dihapuskan.
Kalau kita perhatikan dengan beragamnya permaslahan mengenai pedagang Kaki Lima, dapat terlihat adanya dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu daerah asal mereka dan tingkat pendidikannya. Di kota besar seperti Jakarta tingkat pendidikan pedagang Kaki Lima sangat rendah, tidak sekolah (25,5%) dan tamat SD (63,7%). Pedagang Kaki Lima yang beasal dari Jawa Barat (43,7%), dari Jawa Tengah menempati urutan kedua (29,1%), DKI Jakarta urutan ketiga (11,4%), Sumatera Barat (&,1%), dan Jawa Timur (3,5%) (Supranto, 1978). Dari data tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa Jawa Timur paling sedikit tingkat urbanisasi pedagang Kaki Limanya, berarti semua terkonsentrasi dan tersebar di seluruh kota-kota yang ada di Jawa Timur, termasuk juga pedagang Kaki Lima yang ada di kota Malang ini. Jelaslah bahwa semua pedagang Kaki Lima yang ada pada saat ini, baik yang berlokasi di pusat kota maupun di pinggiran kota, akan semakin bertambah jumlahnya dan tidak dapat dihapuskan begitu saja tanpa melihat satu siklus kondisi yang terdapat di dalam tingkat sosial para pedagang Kaki Lima tersebut. Masalah ini seharusnya dapat didekati secara seksama, baik oleh pihak pemerintah daerah maupun unsur masyarakat serta para ahli sosiologi untuk kepentingan memecahkan masalah. Pedagang Kaki Lima perlu mendapatkan pembinaan dan bimbingan di dalam usaha meningkatkan derajad mereka, yang mungkin akan meningktkan taraf hidup, tingkat sosialnya atau pun agar selamanya tidak ingin menjadi pedagang Kaki Lima lagi.
Kalau dilihat darai tingkat ekonomi menengah dan rendah di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari masih diperlukan hadirnya pedagang Kaki Lima, terutama yang berhubungan dengan jenis dan macam barang dagangan sebagai konsumsi masyarakat banyak. Satu kegiatan yang sangat intensif di dalam konteks sosio-ekonomi ntara pedagang Kaki Lima dan masyarakat sebagai pembeli barang dagangannya. Dari hubungan transformasi ini kemungkinan besar akan tampak konsep ideal sosial masyarakat yang terwujud di dalam bentuk simbolisme Kaki Lima itu sendiri, yang mana lebih banyak menuntut rasa tanggung jawab sosialnya. Ini adalah suatu kenyataan yang harus kita terima, proses sosialisasi membutuhkan kita untuk menentukan hasil akhir dari kedua perilaku tadi, yaitu masyarakat dan Kaki Lima di dalam mewujudkan tatanan dan papan bagi keduanya di dalam kota.
Tidak perlu menunggu waktu lagi dalam memecahkan masalah pedagang Kaki Lima, segera dilakukan penanganan secara terpadu, baik melalui pendekatan sosial maupun dengan pendekatan multi disipliner. Belajar dari yang paling sederhana dapat diambil contoh apa yang dilakukan oleh Rektor UGM, di dalam menangani sektor informal (pedagang Kaki Lima) di Kampus Universitas Gadjah mada. Para pedagang Kaki Lima diberikan tempat di dalam Kampus untuk berjualan di dalam memenuhi kebutuhan para mahasiswa dengan segala fasilitasnya, termasuk tempat untuk berjualan, air bersih, tempat cuci, KM/WC serta tata hijau (tanaman langka) yang ada di sekitar tempat berjualan tersebut. Mereka juga dibebani berbagai persyaratan di dalam mengelola tempat untuk berjualan, di antaranya para pedagang Kaki Lima hanya diperkenankan berjualan dari pagi sampai sore hari, tempat berjualan harus selalu dibersihkan setiap harinya dan diwajibkan untuk merawat serta memelihara tata hijau (tanaman langka) yang berada di tempat berjualan tersebut. Inilah salah satu cara pendekatan yang mungkin sangat sederhana sekali, yang seharusnya sudah dimulai sejak awal oleh para penentu kebijakan sehingga kedua keuntungan dari proses pendekatan di atas itu memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak, bagi pedagang Kaki Lima dapat memberikan pelayanan kepada pihak mahasiswa. Dengan kata lain telah terjadi sosio-komunikasi di antara keduanya tanpa merugikan lingkungan binaannya dan akhirnya akan menjadi pusat kegiatan non-edukatif bagi para mahasiswa, yang komunikatif dan tentu saja manusiawi.
Bagian dari pendekatan-pendekatan sosial yang lain juga harus dapat diikutsertakan di dalam melihat dan mengantisipasi perilaku penduduk atau masyarakat dengan kondisi ekonomi dari pedagang Kaki Lima. Di dalam tatanan keseluruhan perangkat peraturan yang berfungsi di kota-kota kecil maupun besar tempat para pedagang Kaki Lima mengadu nasib mencari kebutuhan hidupnya. Sungguh tidak manusiawi kalau para pedagang Kaki Lima juga ditarik pungutan dengan variasi antara Rp 50,- sampai Rp 500,- atau lebih, tetapi suatu saat barang dan tempat berdagang terancam oleh penertiban kota. Masalah ini juga harus menjadi bahan pemikiran yang matang bagi pemerintah kota maupun penentu kebijakan, mereka para pedagang Kaki Lima dalam berjualan juga membutuhkan modal uang yang tidak sedikit baik untuk barang dagangannya maupun tempat atau peralatan yang dipakai untuk berjualan. Jadi sudah jelas bahwa keberadaannya harus dijamin sebagai bagian dari isi kota seperti halnya masyarakat yang lain.

Mengarsitekturkan Kaki Lima
Ruang merupakan tatanan yang paling utama dalam arsitektur, baik ruang dalam atau pun ruang luar, keduanya saling berhubungan. Bahkan secara kontras dapat terlihat ruang pedagang Kaki Lima (ekonomi lemah), ruang pembeli dan ruang para pemilik toko (ekonomi kuat) yang ketiganya selalu berdampingan dalam aktivitas melalui satu wadah fisik, yaitu ruang. Dengan memanfaatkan kedua sisi sosio-ekonomi ke dalam ruang arsitektural akan memberikan satu penataan lingkungan binaan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Penataan ini lebih jauh dapat memberikan gambaran bahwa pedagang Kaki Lima yang berjualan di luar bangunan atau gedung serta pemilik toko yang berjualan di dalam gedung, keduanya akan terpisahkan oleh kontrasnya sirkulasi dan tentu saja perilaku aktivitas pembeli.
Secara arsitektural para pedagang Kaki Lima sebaiknya sudah ditentukan luasan tempat untuk berjualan yang masing-masing berbeda, mengapa demikian? Karena dari masing-masing pedagang Kaki Lima menjual jenis barang dagangannya yang berbeda-beda pula (makanan, sandang/kelontong, jasa, kebutuhan sekolah, dan lain sebagainya). Apalagi bagi para pedagang Kaki Lima yang berjualan di emper-emper toko maupun trotoir, juga perlu adanya penanganan khusus yang arsitektural. Diharapkan dengan adanya penataan ini akan banyak memberikan sumbangan yang besar di dalam menanggulangi kesemrawutan para pedagang Kaki Lima yang berada di pusat kota, baik dalam ungkapan fisik ruang untuk pedagang Kaki Lima, sistem sirkulasi maupun tata letaknya. Tentunya pendekatan di atas membutuhkan uluran dan peran para arsitek di dalam memformasikan satu bentuk tatanan, yang mungkin boleh dikatakan “peran arsitek untuk rakyat jelata”, dalam mengisi tatanan ruang kota. Semuanya ini akan terpateri menjadi satu wujud fisik yang mempunyai latar belakang arsitektural.

Kota untuk Kaki Lima
Kota sebagai tempat hidup manusia hendaknya merupakan suatu lingkungan yang sesuai dengan hakekat manusia itu sendiri. Dengan keinginan untuk dapat menyertakan masyarakat dalam menciptakan suasana Kaki Lima yang menyenangkan. Bukan sekedar menjadi tempat yang hanya berisi benda mati dan hasil teknologi pembangunan saja. Harus kita simak dengan seksama, bahwa kegiatan manusia pada pedagang Kaki Lima hendaknya dipandang sebagai bagian dari rangkaian kehidupan kota yang tumbuh secara alamiah. Oleh karena itu, kehadirannya perlu diberi tempat sebagai salah satu unsur kota secara keseluruhan. Kaki Lima mempunyai fungsi sebagai tempat terjadinya kehidupan yang mempunyai nilai ekonomis serta mempunyai fungsi sosial dapat merupakan salah satu media bagi pembentukan suasana kehidupan kota secara hakiki. Sebagai unsur yang menempati kota, Kaki Lima perlu adanya bimbingan agar kadar manusiawinya tinggi serta mampu menjadikan suasana keindahan tersendiri.
Akhirnya, pemerintah kota, penentu kebijakan maupun masyarakat kota, perlu melihat kembali ke belakang dengan satu sentuhan langkah baru di dalam menentukan penataan kotanya, maupun pengelolan ekonomi sosial warganya agar dapat tercipta sebuah kota yang mempunyai wajah dan menjadi milik kita semua.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 26 Januari 1988

ARSITEK IKUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MASALAH KEBAKARAN

Antariksa

PADA TAHUN 1975, di dalam surat kabar Los Angeles Times, John Pastier menggoreskan sebuah kritik untuk film “The Towering Inferno” karya Irwin Allen, yang isinya: “Paul Newman mengetahui semua tata letak dari shaft pipa, ducting, dan panel box dalam bangunan tersebut. Ia juga mengerti semua jaringan kabel dan sirkit elektrik dengan baik sekali dari pada teman sekerjanya. Di samping itu, ia juga mengetahui letak pintu penyelamat kebakaran tanpa melihat spesifikasi tertulisnya, ahli dalam elevator serta dapat menggunakan waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam bangunan tersebut, yang mana pada saat itu semua orang mengecualikan Steve McQueen”. Ini adalah sebuah ironi potret kejadian kebakaran pada bangunan tinggi, permasalahan keselamatan kebakaran merupakan syarat utama bagi keselamatan manusia dan bangunan itu sendiri tentunya, sebelum semuanya harus dimakan api. Pada kejadian itu pun dapat kita lihat secara menyeluruh bagaimana pun juga semewah dan segemerlap bangunan dalam keadaan terbakar, sudah tidak mungkin lagi kekuatan bangunan beserta elemen-elemennya dapat melindungi manusia yang ada di dalamnya.

Kebakaran Terus Melanda
Belum lama berselang Pasar Mercu Buana di kota Medan mengalami kebakaran, 1700 kios terbakar hangus, delapan mobil pemadam kebakaran yang masing-masing berkapasitas 4000 liter air dikerahkan untuk dapat menghalau api, ternyata semprotan air malah menambah mengganasnya nyala api menjalar dan merambat ke kios-kios lainnya. Baru sejam kemudian didatangkan sepuluh unit pemadam kebakaran lagi. Meskipun demikian api baru dapat dipadamkan tiga jam kemudian. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan.
Kemudian disusul pula kejadian berikutnya terbakarnya Pasar Anyar di kota Bogor yang menghanguskan 3.249 kios dan 1.294 pedagang kehilangan tempat berdagang. Dua belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi pasar yang luasnya 1.5 hektar dan dibangun dua lantai itu, sedangkan api penyebab kebakaran dikatakan berasal dari kortsluiting listrik pada panel gardu listrik. Ini juga merupakan kejadian besar sesudah lebaran yang menggoncang kedua kota tersebut. Banyak faktor teknis di sini yang perlu mendapat perhatian khusus teritama di dalam perencanaan bangunannya. Karena dari kejadian di atas Pemerintah Derah Medan telah mengirimkan ahli teknisnya ke Jakarta dan Bandung untuk berkonsultasi, apakah bangunan pasar yang terbakar tersebut masih dapat digunakan atau harus dirobohkan untuk dibangun bangunan baru.
Sabtu malam tanggal 18 Juli 1987, api muncul lagi di daerah permukiman padat di Paseban, Jakarta Pusat. Api menghanguskan satu RW yang meliputi tiga RT, mengakibatkan sekitar 216 kepala keluarga yang terdiri dari 1.296 jiwa kehilangan tempat tinggal, 170 bangunan habis dimakan api. Barisan BPK (Badan Pemadam Kebakaran) sekitar 25 unit kendaraan dikerahkan dari lima wilayah DKI Jakarta untuk memadamkan kobaran api tersebut, diperkirakan sumber api dari korstluiting listrik yang didapatkan dari salah satu rumh penduduk.

Tugas Penting Arsitek
Pada hakekatnya tanggung jawab hasil karya arsitektur itu cukup besar peranannya terhadap masyarakat. Keadaan lain yang kurang menguntungkan, ialah bahwa hingga kini masih banyak arsitek dalam menyelesaikan tugasnya belum dapat mengembangkan kerjasamanya dengan ahli-ahli lain, demikian diungkapkan Parmono Atmadi (Arsitektur dan Pengembangannya, Yogyakarta, 19 November 1981). Di sini diharapkan bahwa kerjasama dengan para ahli lain akan dapat turut memntapkan kedudukan arsitek itu sendiri di dalam masyarakat.
Sebaiknya arsitek harus lebih banyak berpaling terhadap masalah-masalah teknis penanganan kebakaran dengan ahli-ahli lain yang mendukung semua pekerjaan perencanaan dan perancangan nantinya. Di samping itu pula perlu keikutsertaan dari Dinas Pemadam Kebakaran, di mana segala informasi mengenai masalah keselamatan kebakaran akan lebih banyak masukan yang sangat membantu untuk memecahkan semua persoalan. Di dalam perencanaan nantinya para arsitek dapat memikirkan apakah bangunan yang direncanakan itu harus menggunakan pintu rolling door, kalau melihat dari pengalaman bila terjadi kebakaran pada sebuah bangunan yang menggunakan pintu rolling door, pintu tersebut sangat sukar untuk dibuka maupun dibongkar. Dengan demikian dari hasil pengalaman sudah akan timbul satu pemikiran baru di dalam perencanaan nantinya. Diharapkan pula dari hasil rencana atau rancangannya yng baru juga sudah memikirkan keawetan dan kekuatan dari bahan pengganti pintu tersebut, hal-hal semacam inilah yang harus mendapat perhatian khusus oleh para arsitek. Ahli lainnya juga dituntut dapat memberikan spesifikasi kekuatan dan keawetan bahan yang digunakan di dalam perencanaan terhadap bahaya kebakaran. Baik hal tersebut menyangkut jenis kabel-kabelnya serta sistem jaringan yang dipakai, dan bagaimana melakukan penyelamatan terhadap bahan-bahan tersebut jika suatu saat terjadi bencana kebakaran.
Demikian juga untuk bahan konstruksi yang digunakan di dalam perencanaan, seberapa jauh kadar keawetan serta kekuatannya jika konstruksi tersebut terbakar. Bagaimana penyelamatan bahan itu? Bagaimana pula pengaruhnya terhadap manusia yang ada di dalamnya? Semua permasalahan di atas memang harus dipikul tanggung jawabnya oleh para arsitek kita sebelum melangkah lebih jauh lagi terhadap hasil karya arsitektur itu sendiri. Di mana pun juga tidak akan dapat lepas dari faktor keselamatan kebakaran, karena hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari hasil karya arsitektur secara keseluruhan. Kalau pun dunia arsitektur telah melahirkan arsitek semacam Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Alvar Aalto, Kenzo Tange, Paul Rudolph, dan sebagainya untuk karya arsitekturnya. Akan tetapi yang lebih penting adalah arsitektur itu ada karena manusia, bukan sebaliknya
. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau arsitektur melindungi manusia.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 8 September 1987

AJAKLAH MASYARAKAT MEMBANGUN LINGKUNGAN

Antariksa


MUDAH-MUDAHAN tidak benar terjadi, bila sebagian orang mengatakan bahwasannya bidang dan profesi arsitek saat ini terlalu “intens” bercokol pada alam dan dunianya sendiri serta bercakrawala sempit memuaskan diri tanpa melihat proses dan cakrawala baru, yang terjadi pada bidang profesi lain, termasuk lingkungan. Kalau kita simak kembali dari sederet kisah peradaban manusia berabad-abad lalu, kemudian kita bandingkan, maka saat ini kita berada pada satu kurun akhir dari abad ke-20. Satu abad yang begitu menakjubkan tidak saja disebabkan perubahan besar yang terjadi akan tetapi pada akhir abad inilah nasib peradaban manusia selanjutnya ditentukan. Oleh sebab itu, sisa 14 tahun menjelang abad ke-21 yang akan datang kita akan selalu dihadapkan pada berbagai pilihan yang sangat mencemaskan dan menakutkan, yakni antara berlangsungnya kehidupan manusia dan lingkungannya, bencana serta kehancuran. Kesemuanya akan menjadikan kita berpikir tentang sikap dan bentuk kehidupan manusia nantinya dalam satu sisa abad yang sangat menentukan ini. Hal itu pun merupakan salah satu bentuk pilihan bagi kesejahteraan umat manusia untuk masa mendatang.
Arsitektur sebagai hasil karya cipta mengemban tugas berat dalam membangun lingkungan seutuhnya. Satu kompleksitas kreativitas mau tidak mau harus selalu bergerak mengikuti perjalanan dan perkembangan “arsitektur”, dalam pengertian menyeluruh dan totalitas, menyangkut wadah dan isi. Dengan sebuah pengertian di atas maka usaha pengembangan suatu kawasan kota tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik saja (gedung-gedung), melainkan terlebih pada suasana kehidupan manusianya/masyarakatnya pemakai, pengunjung kota itu sendiri beserta tata nilai yang dikandungnya. Dengan pertumbuhan serta perkembangan baik kualitatif maupun kuantitatif dari kehidupan manusia di dalam kota, maka yang paling hakiki adalah hubungan antara “arsitektur” dan “lingkungan”. Kedua hal tersebut merupakan parameter yang selalu berkaitan, jika salah satu gagal maka gagal pula hasil karya cipta tersebut. Kenyataan semacam ini masih dapat dimungkinkan dalam suatu kondisi dimana persoalan lingkungan belum mencapai satu krisis yang mencemaskan masyarakat. Jelaslah apabila bidang dan profesi arsitek tetap ingin menjadi satu, maka perlu memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umat manusia, bukan sebaliknya sebagai perongrong. Kalau kita pinjam istilah dari Doxiadis sebagai pengembangan dari arsitektur adalah “Ecistics”, yang diuraikan dalam beberapa unsur fungsional seperti, alam, manusia, masyarakat, kediaman, dan komunikasi. Kelima ini merupakan masalah-masalah utama yang saling berkaitan di dalam penyelesaian arsitektur.

Dua Kebijakan
Kebijakan profesi arsitektur seharusnya selalu berpijak untuk masa mendatang, atas dua kebijakan pokok: pertama, yakni suatu kebijakan penciptaan yang menghasilkan fungsionalitas, kepuasan estetis, dan emosional pemakainya. Kedua, yakni penciptaan karya arsitektur harus mendasarkan diri dengan berbagai unsur di luar arsitektur yang sering kali tidak nampak langsung keterkaitannya. Kaitan tersebut juga membutuhkan sikap dasar serta satu perlakuan yang benar terhadap alam sebagai unsur dan sumber kehidupan, bukan suatu hambatan dan rintangan yang begitu saja harus kita tolak jauh-jauh, tetapi justru bagaimana memperlakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah kealamannya.
Bertolak dari pemenuhan kebutuhan dalam arsitektur sebagai ungkapan fisik lingkungan kehidupan manusia, haruslah memperhatikan hukum keseimbangan alam serta filosofi yang digali dari kebudayaan setempat, termasuk lingkungannya. Lingkungan merupakan dimensi yang harus mendapat perhatian oleh si Arsitek maupun masyarakat guna kelangsungan hidup sehari-harinya. Alam masih memberikan kemampuan daya kreatif rasional, sudah sewajarnya kalau si Arsitek dan masyarakat mengolah alam untuk kepentingan kehidupannya. Kehidupan tempat tinggalnya maupun kehidupan yang lebih luas lagi, yaitu lingkungan pust kotanya. Menyangkut masalah lingkungan kota, faktor keterpaduan merupakan bagian dari lingkup kota itu sendiri, yang tetap berada dalam rangka kesatuan-sistem yang terpadu. Demikian juga ungkapan arsitektur akan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, geologi, iklim, agama, perkembangan ilmu dan teknologi, sosial, budaya, dan sejarah. Dalam lingkup yang lebih spesifik, pola hidup, perilaku, dan kenikmatan hidup manusia selalu menentukan ungkapan arsitekturnya. Jadi ada dialog antara manusia dan lingkungannya lewat perantara si Arsitek, karena hal ini akan mempengaruhi perilaku dan pola hidup manusia. Oleh karena itu, perencanaan lingkungan (kota) beserta isinya (bangunan dan segala prasarananya) haruslah mendapat perhatian seksama. Studi-studi yang dilakukan oleh berbagai kelompok riset telah membuktikan bahwa tidak ada teknologi secara apa pun atau perencanaan profesional yang dapat membangkitkan pembangunan suatu masyarakat atau komunitas secara total apabila anggota-anggota masyarakat itu dibelakangnya hanya sebagai penerima manfaat semata-mata. Agar setiap usaha perencanaan dan pembangunan lingkungan kota dan segala isinya berhasil, maka masyarakat yang akan memiliki dan menikmati isi dari kota itu harus ikut dilibatkan dalam perencanaan maupun pembangunannya.

Pengikutsertaan
Cara semacam ini telah dilakukan di pelbagai negara. Ini merupakan hubungan kooperatif antara masyarakat dengan badan pemerintah yang berkepentingan, sehingga mendorong mereka untuk mengolah, membudidayakan serta mendayagunakan lingkungan ke dalam berbagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidup nantinya. Pertama kali yang mencoba memperkenalkan CO (Community Organization) adalah Filipina sekitar tahun 1950. Strategi tersebut dibatasi pada usaha pengkoordinasian yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta yang bergerak pada bidang sosial. Dengan kata lain, pendekatan CO lebih sabagai sarana “jembatan emas” dari pada sebagai tujuan. Ini dilihat sebagai kulminasi dari langkah pertama dalam serangkaian kegiatan CO. Sebagai contoh, masyarakat sudah diajak untuk ikut sejak penyiapan lahan tempat pemukimannya nanti, mereka dilatih bagaimana menggunakan alat pengukur (Theodolith), sebagai langkah awal untuk menentukan tata letak serta ketinggian tanahnya, kemudian mereka juga diikutsertakan dalam membuat pondasi, lantai, dan dinding. Sampai pada tahap akhir bangunan itu selesai mereka ikut melaksanakannya. Dengan demikian keikutsertanya mereka akan membangkitkan rasa memiliki bangunan dan lingkungannya serta alam dan lingkungan hidup mereka dapat terjaga dari kerusakan. Hal semacam inilah yang sebaiknya mulai kita pikirkan dalam penataan lingkungan untuk hari depan yang lebih baik. Lingkungan alam dapat kita bayangkan sebagai suatu sistem ekologi dari bentuk-bentuk air, udara, energi, lahan, vegetasi, dan kehidupan yang selalu berinteraksi dalam membentuk suatu komunitas, yang dapat menyesuaikan diri serta berkembang sebagaimana lingkungan tersebut berubah.
Aktivitas dari manusia memegang peranan penting pada sistem ekologi (hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan), sehingga untuk menjaga keseimbangan tersebut di atas sangat perlu adanya kerjasama antara kedua belah pihak, baik pemerintah (penentu kebijakan) maupun masyarakat (sebagai penduduk kota) yang mencakup penataan tata ruang, bangunan, infra struktur meliputi: penyediaan air bersih, listrik, saluran pembuangan, pembuangan sampah, penataan tata hijau (ruang terbuka), dan sebagainya. Hal ini adalah untuk menjaga suatu harmoni yang hakiki dari lingkungan tersebut dengan mempertahankan struktur sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan dari lingkungan kota itu sendiri. Marilah hal ini kita mulai, atau lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 6 Januari 1987

ARSITEK BERTANGGUNG JAWAB AKAN SEMRAWUTNYA KOTA

Antariksa


KERESAHAN terhadap semrawutnya kota memberikan dampak situasi yang besar terhadap kehidupan kota itu sendiri. Kota bukanlah hanya sekumpulan bangunan, tetapi merupakan kumpulann aktivitas dari manusia, yang tidak mudah untuk dipaksa dan dikendalikan untuk mengikuti sebuah rencana di atas kertas. Memnag, banyak kota-kota di Indonesia yang semula memiliki citra yang khas semakin kehilangan daya tariknya karena intervensi bangunan yang berciri “International Style”. Belum lagi ditambah dengan macetnya lalu lintas, sampah yang menumpuk, penataan rumah yang tidak teratur, taman disulap jadi pusat pertokoan, pedeagang kaki lima yang dikejar-kejar Tibum, permukiman dicemari limbah industri, wajah kota kehilangan citra yang spesifik, dan sebagainya. Brent C. Brolin, seorang arsitek dalam bukunya “The Failure of Modern Architecture” – “Kegagalan Arsitektur Modern” (Studio Vista 1976) mengatakan, “Dulu kalau kita bepergian selalu menjumpai kenikmatan-kenikmatan visual tak terduga. Sekarang kita dihadapkan wajah-wajah lingkungan kota yang anonymous tidak berjiwa”. Kita perlu punya pengendalian dalam perencanaan kota yang terus menerus, setelah bangunan selesai lalu dapat ditinggalkan. Para arsitek tidak boleh lepas dalam perencanaan kota, karena pembangunan kota berjalan terus sepanjang masa.

Definisi Kota
Sampai saat ini pun masih sulit untuk dapat merumuskan definisi kota yang lengkap dan dapat diterima oleh semua orang. Louis Wirth mendefinidsikan kota sebagai suatu permukiman permanen yang cukup besar, dan padat dari individu-individu, yang dari segi sosial heterogin. Sjoberg mendefinisikan sebagai suatu masyarakat yang cukup besar dan cukup padat penduduknya, yang meliputi ahli bermacam-macam, non pertanian, termasuk elit pelajar. Melihat dua aspek definisi tersebut di atas, berarti faktor permukiman dan penduduk (masyarakat) sangat diminan sekali dalam tata laku kehidupan kota. Pada kenyataannya arsitektur di kota mengekspresikan ketertutupan jiwa manusia. Konflik atau kompromi yang gagal antara desain arsitektur dan dekorasi interen rumah saja, jelas sudah mencerminkan frusterasi manusia kota. Seperti dikemukakan oleh Harold F. Sears, “Lingkungan itu dengan atau tanpa hubungan dengan perkembangan kepribadian manusia, menjadikan bahan baku bagi eksistensi kejiwaan manusia”. Informasi psikologis (jiwa/kejiwaan) inilah yang diharapkan nantinya akan menggantikan doktrin estetis, yang sekarang merupakan alat para arsitek. Pengamatan dari segi psikologis memperlihatkan adanya korelasi yang kuat antara persepsi ruang seseorang dengan pola tingkah lakunya. Dalam arti kata, kemampuan seseorang menghayati ruang di sekelilingnya (space perceisived) memberikan tekanan balik kepada kemampuan tanggapnya. Oleh karena itu, ada anggapan yang mengatakan, pola bentuk fisik kota dari lingkungan memberi andil dalam “menciptakan” nilai-nilai dalam masyarakat.

Sering Merusak
Pertumbuhan kota sering mencapai tingkat yang merusak keseimbangan (disproporsional). Ini belum termasuk perhatian yang diberikan untuk mengadakan pemeliharaan kesehatan, pendidikan (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) dan fasilitas-fasilitas rekreasi penduduk kota. Belakangan ini muncul pusat perdagangan (plaza) yang begitu menjamur di kota Malang. Dengan ungkapan arsitektur yang serba mutakir (post-modern) gemerlapan dan megah ala arsitek Mies van der Rohe, yang mungkin hampir sama sekali tidak menyentuh citra dari kebudayaan timur. Dari segi penataan saja sudah mencerminkan kesemrawutan, dengan asumsi menarik sebanyak mungkin pembeli nantinya, tetapi menggusur bangunan yang ada bahkan mempunyai nilai peninggalan sejarah yang tinggi (arsitektur indisch). Suatu pertanyaan penting yang dapat dikemukakan dalam hubungan ini ialah, sampai berapa jauh bangunan dan penataan di lingkungan kota itu berpengaruh atas manusia serta tingkah lakunya. Atau sebaliknya kita telusuri lagi program penyusunan “master plan” yang memuat arah perkembangan kota dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya, master plan itu kebanyakan berupa himpunan rumusan tindakan yang harus menjaga sejumlah faktor-faktor seperti, pembangunan perumahan, lapangan kerja, infra struktur, rekreasi dan sebagainya tumbuh secara bersama-sama dan seimbang. Kalau ini pun mengalami pergeseran dan perubahan tata nilai yang maknawi dari ekspresi kemanusiaan maka, hasil karya arsitektur ditambah reaksi penghayatan ruang individu memberi kontribusi dalampenyusunan sistem nilai baku di masyarakat.
Dapat kita lihat berapa buah kota yang sudah memiliki master plan. Itu pun seberapa jauh vliditas dan mutunya, serta seberapa jauh dapat ditaati. Keadaan yang demikian tentunya bukan saja akan menampilkan arsitektur yang tidak kita idam-idamkan, yang juga akan membentuk suatu peri kehidupan yang memang tidak kita harapkan. Arsitektur itu biasanya dianggap sebagai “arsitektur yang membeku”, yang secara konkrit terpancang puluhan tahun dan selalu terbaca oleh masyarakat sampai puluhan bahkan ratusan tahun pula. Bukankah candi Borobudur dan Prambanan yang sudah berdiri ratusan tahun memberikan keindahan dan pesan-pesan tentang struktur kekuasaan dan masyarakat pada waktu itu.

Poster Konkrit
Demikian pula, kalau kita amati kota-kota peninggalan masa kolonial dengan bangunan-bangunan gubernemen (rumah regent/resident), tangsi kumpeni, penjara (bui), dan bangunan ibadah (masjid/gereja) yang mengelilingi alun-alun. Bahwa sebenarnya penataan (setting) dari tata ruang itu adalah “poster konkrit” yang ikut mengikat masyarakat kota terkesima selama 350 tahun di bawah penjajahan kolonial Belanda. Sampai saat ini pun pola tersebut masih menjadi kebanggaan kita. Untunglah kota kita masih punya alun-alun yang akhirnya menjadi “focal point of town” oleh seluruh masyarakat. Di tempat tersebut mengajak kita meneguk hangatnya rasa kemanusiaan, rasa keakraban sesama sebagai manusia, tawa ria, senyum keramahan manusia, keramahan kota.
Sampai hari ini, kita tidak usah heran kalau melihat banyak ketimpangan dan kesemrawutan di dalam kota yang terkadang justru membikin pusing masyarakat sendiri. Baik semrawut karena instruksi pemerintah daerah dalam penataan dalam penataan kota supaya kelihatan bagus dan rapi, maupun semrawut karena ulah masyarakat. Kita menginginkan setiap anggota masyarakat kota memenuhi dan memiliki kesadaran bahwa ia turut bertanggung jawab atas kotanya sendiri. Sangatlah tepat ucapan Heikki von Hertzen, bahwa “keluarga mapan lahir dari rumah yang mapan; rumah yang mapan lahir dari perencanaan kota yang arif; dan hal ini lahir dari perencanaan wilayah; dan akhirnya perencanaan wilayah yang arif itu hanya akan lahir dari kebijakan nasional untuk perkotaan, untuk masyarakat” (Heikki von Hertzen and Paul D. Spreiregen, Building a New Town, MIT, 1973).

Tanggung Jawab Arsitek
Tanggung jawab arsitek masih kita butuhkan dalam masalah ini, ia harus merupakan figur terhormat di mata masyarakat dalam ilmu dan ketrampilam, yang jernih dan subur. Peran semacam ini seharusnya demikian luhur, penuh dedikasi, cermin kebenaran, keluguan, dan kesederhanaan dalam segala hal. Mengemban tanggung jawab moral dan material untuk waktu yang sangat panjang, untuk dirinya dan masyarakat keseluruhan. Dalam hal seperti ini arsitek diharapkan turut berpartisipasi memecahkan ketimpangan ekologi. Seperti konsep “Arcology” (ecological architecture)nya Paolo Soleri, yang dijelaskan sebagai menghayati eksistensi ekosistem alam, keseimbangan dan keharmonisan serta keadaan manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, betapa indah “arsitektur” itu, bila dari masing-masing dapat menyelami ungkapan filosofinya mungkin akan menjadi lain. Pikirkanlah bahwa setiap bangunan yang kita tegakkan berarti untuk selamanya, arsitektur adalah bahasa mengkomunikasikan ekspresi manusia dengan nilai-nilai martabatnya yang sederhana. Seperti pepatah Yunani mengatakan, “membangun kemegahan, kegemerlapan belaka adalah jalan menuju kemiskinan”. Keluarga yang mapan bukan berarti keluarga ber-video dan TV-berwarna. Bukan pula gubug reyot. Tetapi keluarga dengan rasa kehangatan utuh, keluarga yang mengisi identitas kotanya. Kita mulai dari yang kecil. Bukankah kecil itu indah?


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 21 November 1985

RUMAH SUSUN, SUMBER MASALAH BARU

Antariksa


BULAN Juli tanggal 15 tahun 1972, pukul 03.02 sore waktu setempat di St. Louis Missouri Amerika Serikat, arsitektur modern “wafat”.
Dalam berita duka tersebut dikisahkan tentang perumahan susun Pruit Igoe, karya arsitek terkenal Minoru Yamasaki, yang sudah dihuni beberapa tahun kemudian dihancurkan dengan dinamit oleh pihak yang berwajib. Penghancuran bangunan ini antara lain disebabkan, meningkatnya frekuensi bunuh diri, banyaknya vandalisme, mahalnya biaya pemeliharaan, selebihnya bangunan ini di desain bertentangan dengan tata-cara arsitektur untuk tempat hunian.
Bila orang mau menerima penggunaan rumah susun sebab terpaksa, maka ada sesuatu yang “kurang” dalam segi arsitekturnya. Karena di sini arsitektur bertujuan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusia akan wadah maupun suasana bagi kegiatannya.
Mario G. Salvadori mengatakan, bahwa unsur waktu memegang peranan penting dalam arsitektur. Arsitektur berdasar pada masa lampau, dan dibangun pada masa kini untuk memelihara kepentingan di masa yang akan datang. Jelaslah, pembangunan rumah susun pada saat ini, mempunyai tujuan dalam memelihara kepentingan di masa yang akan datang. Ataukah keterpaksaan tadi menyangkut “masa lalu” dari perumahan kita, masyarakat serta aspirasinya, sehingga eksistensi rumah susun dalam perumahan rakyat kita dirasakan bagai suatu kejutan yang tidak sejalan dengan ketiga unsur waktu di atas.
Dengan dipromosikan rumah susun di Indonesia saat ini, maka permukiman lama yang semula homogen dalam etnik tetapi heterogen dalam ekonomi, berubah secara drastis menjadi permukiman baru yang homogen dalam ekonomi tetapi heterogen dalam etnik. Akibatnya, nilai-nilai sosio-kultural yang semula hidup mentradisi menjadi luntur dan pertimbangan ekonomi menjadi faktor sangat dominan dalam kehidupan mereka. Secara teknis arsitektural, rumah susun dalam bentuk bagaimana pun bukan masalah, tetapi rumah susun sebagai tempat hunian masyarakat punya masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak sederhana yang ada di luar jangkauan para arsitek (teknisi) bangunan.
Lepas dari manfaat politis yang tentu segera akan kelihatan secara visual dengan makin cepatnya pembangunan rumah susun, kita perlu sekali mempersiapkan diri dalam segi-segi lain yang berkaitan dalam rangka penyesuaian dengan kebudayaan. Penghunian yang baru ini secara teoritis sangat mudah, lebih-lebih kalau hanya ditinjau secara fisik teknis saja, tetapi perlu disadari bahwa rumah adalah suatu bangunan tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Selain itu rumah merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi, seorang individu diperkenalkan pada norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bukan sekedar genteng dan batu saja, tetapi merupkan masyarakat majemuk yang multi strata dan punya kaitan-kaitan kerja, kekeluargaan. Bukan hanya perpindahan golongan tidak mampu ke rumah susun, dan bukan pula perubahan tempat tinggal horisontal ke vertikal saja, tetapi merupakan perubahan cara hidup, kebiasaan dan menyangkut kemampuan ekonomi pula.
Perubahan permukiman dari pola horisontal menjadi pola vertikal akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dalam perumahan dengan pola horisontal individu dapat bergerak secara lebih leluasa apabila dibandingkan dengan perumahan berpola vertikal. Juga pada komunitas antar-penghuni akan mengalami perubahan, penghuni terpaksa membatasi komunikasinya dengan tetangga-tetangga yang terdekat saja dalam satu lantai, karena hubungan antara lantai yang satu dengan lantai yang lain lebih sulit.

Belajar dari Pengalaman
Pengalaman-pengalaman penghunian rumah susun di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa golongan berpenghasilan rendah sulit untuk menyisihkan sabagian dari penghasilannya yang sudah sangat kecil dan tidak cukup untuk membayar sewanya. Mengingat bahwa sudah jelas dari pengalaman negara lain yang lebih dahulu mempelopori pembangunan rumah susun, dapat diketahui adanya banyak masalah yang timbul.
Di rumah susun Pasar Jumat Jakarta, satu atau dua kali masih terlihat sampah dibuang begitu saja dari atas ke bawah. Ini perlu diketahui pula agar jangan sampai nantinya penghuni tingkat atas begitu saja membuang dan melemparkan kulit pisang, kaleng-kaleng minuman ke luar jendela.
Hasil studi dari JICA (Study on Urban Renewel Housing Project in Jakarta), memperlihatkan bahwa penghuni lama yang bersedia atau berkeinginan kembali menempati rumah susun Kebon Kacang hanya 25%. Sebagian besar lainnya memilih ke perumnas 27% atau tempat lain 1%. Jadi yang akan menempati rumah susun Kebon Kacang justru bukan penghuni asli semula, tetapi orang dari luar.
Pemerintah Brasil pernah membangun suatu daerah perumahan bertingkat di Pedregulhos, diperuntukkan bagi masyarakat yang mendiami gubug-gubug di sekitar ibukota. Gubug-gubug mereka kemudian dimusnahkan dan mereka pindah ke perumahan bertingkat tersebut. Beberapa bulan kemudian mereka kembali ke tempat semula dan mendirikan kembali gubug-gubug baru.
Pemerintah Hongaria pernah pula membangun suatu lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Budapest yang dipindahkan dari suatu daerah slum. Ternyata kemudian, kebanyakan di antara mereka menjual apartemen-apartemen mereka kepada golongan masyarakat yang lebih tinggi, dan mereka kembali ke tempat semula.
Tahun 1966 pemerintah Jamaica, bermaksud meremajakan suatu daerah slum di Kingston menjadi daerah permukiman yang lebih baik. Ternyata justru hal ini mendapat tantangan keras dari masyarakat penghuni setempat.
Jelaslah, bahwa di balik kenyamanan lingkungan-lingkungan yang dibangun oleh pemerintah-pemerintah Brasil, Hungaria, dan Jamaica tersebut, masih tersembunyi suatu problema sosial yang sangat dominan, sehingga maksud baik pemerintah-pemerintah tersebut belum mendapat tanggapan yang diharapkan.

Golongan Berpenghasilan Rendah
Sehubungan dengan menghangatnya masalah penyediaan fasilitas permukiman bagi golongan berpenghasilan rendah, akhir-akhir ini banyak dijumpai di kota-kota besar daerah permukiman baru yang sudah padat penduduknya. Daeah permukiman baru ini dikenal dengan sebutan rumah susun (flat). Berdasarkan kenyataan, bahwa masyarakat golongan ini sebelumnya telah menjalani corak kehidupan tertentu berdasarkan keadaan sosial-ekonomi mereka di dalam lingkungan khusus, dan akhirnya membentuk tingkah laku tertentu pula. Maka, corak seperti ini pula yang harus mendasari pendekatan teknis yang akan dilakukan. Kebiasaan sehari-hari, cara hidup sehari-hari, cara berinteraksi, cara berkomunikasi, cara hidup bertetangga, dan sebagainya ini, merupakan nilai-nilai hidup yang khas, kompleksitas yang mengandung nilai-nilai sosial yang positif. Nilai-nilai ini harus diolah di dalam cara-cara pendekatan masalah, sehingga akhirnya masyarakat calon penghuni bukanlah objek, melainkan subjek dalam perencanaan rumah susun tersebut dilakukan untuk peningkatan kualitas tentunya.
Secara sosiologi-analitis, menempatkan masyarakat golongan berpenghasilan rendah di daerah perkotaan dalam perumahan susun cenderung menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang kemungkinannya sangat besar. Kalau pun golongan ini tetap diprioritaskan untuk menempati rumah susun itu, maka usaha pengelolaan sosial penting sekali dan ini jelas membutuhkan pemikiran, waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Dikawatirkan biaya pengelolaan sosial ini justru akan lebih mahal dari biaya pembangunan rumah susun itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Riaz Hassan, bahwa pembangunan rumah susun tidak lah menghemat tanah seperti disangka semula. Jumlah tanah yang dipakai per kapita antara daerah kota tua yang padat dengan perumahan susun kira-kira sama. Hal ini penting untuk negara-negara seperti Indonesia, dalam mempertimbangkan buruk baiknya pembangunan rumah susun dilihat dari berbagai sudut kehidupan dan kebudayaan bangsa.
Kemungkinan yang dapat terjadi, sehubungan dengan sikap masyarakat (golongan berpenghasilan rendah) bila mereka ditempatkan di rumah susun:
1. mereka menolak, tidak mau tinggal di rumah susun tersebut, karena bentuk perumahan dan persyaratan tinggal di situ tidak sesuai dengan selera dan kebiasaan yang tertanam sejak lama;
2. karena tidak ada cara lain dan kebutuhan yang sangat mendesak, mereka “terpaksa” tinggal di situ; dan
3. mereka bisa menyesuaikan diri secara berangsur-angsur dan kerasan tinggal di rumah susun tersebut.
Dalam hubungan inilah perlu dipikirkan secara masak rencana untuk mengusahakan permukiman golongan berpenghasilan rendah. Jelas yang harus dipikirkan dalam mengusahakan permukiman bagi golongan berpenghasilan rendah tersebut bukan hanya sebagai suatu tempat tinggal saja, tetapi haruslah merupakan satu dunia tersendiri yang kompleks. Kalau memang sekiranya permukiman yang direncanakan itu akan berupa rumah susun, masalahnya menjadi lebih kompleks lagi karena menyangkut berbagai sarana yang harus disediakan bagi kelangsungan hidup mereka yang dimukimkan itu. Seperti yang dikemukakan oleh Rakesh Mohan, bahwa golongan berpenghasilan rendah lebih mengutamakan jaminan status dan keamanan dari tempat tinggalnya.

Berkaitan dengan Tata Kota
Salah satu sarana yang langsung berhubungan dengan tindakan para penghuni permukiman tersebut berkaitan dengan tata-ruang kota, adalah jarak permukiman dengan tempat kerja. Dalam masalah ini ada baiknya kalau juga dipikirkan pemilihan lokasi permukiman dalam hubungan dengan tata-ruang kota.
Atas dasar pemikiran seperti di atas, mudahlah kita pahami sinyalemen beberapa ahli tata kota di dunia yang mengatakan, bahwa kegagalan perancangan lingkungan dan tata kota di banyak kota di dunia, sebagian besar disebabkan oleh ketidakcocokan antara produk teknis dengan pola sosial masyarakat pemakainya. Oleh karena itu, mengingat biaya, tenaga, dan waktu yang terbatas, masalah ini perlu diperhitungkan masak-masak. Kekurangmatangan perhitungan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang jauh lebih komplek dan ruwet, seperti yang dapat kita saksikan dalam ghettoes di kota metropolitan New York. Keberhasilan negara lain dalam pembangunan rumah susun golongan berpenghasilan rendah, hendaknya dapat dijadikan ukuran. Karena banyak persoalan yang secara struktural, kebudayaan dan ekonomi berbeda dengan keadaan di negara kita.
Bagi mereka yang berpenghasilan rendah serta yang berpenghasilan sangat rendah, tempat tinggal adalah suatu masalah yang baru. Hal ini terutama disebabkan oleh kesanggupan ekonomi mereka yang rendah, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya yang layak dengan usaha mereka sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh golongan yang berpenghasilan tinggi dan menengah.
Kesanggupan untuk mendapatkan permukiman yang layak, antara lain juga disebabkan oleh keterbatasan hubungan-hubungan kekuatan yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk turut memikirkan dan menentukan nasib mereka dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kota sehubungan dengan permukiman mereka. Karenanya, mereka itu sebenarnya selama ini telah hanya menjadi sasaran kebijaksanaan pengaturan tata kota, yang juga meliputi pengaturan permukiman mereka di kota.
Kemungkinan seperti di atas dapat terjadi tergantung seberapa mendesaknya “kebutuhan” masyarakat terhadap kebudayaan material atau teknologinya. Apakah kebutuhan itu benar-benar kuat, maka bisa memaksa masyarakat untuk menerimanya melalui suatu proses bertingkat atau bertahap. Demikian pula, apabila derajad kebutuhan rumah tinggi sekali, dengan asumsi harga rumah tersebut terjangkau oleh yang membutuhkannya, maka perumahan susun akan atau dapat diterima oleh masyarakat golongan berpenghasilan rendah.
Akan tetapi, persoalannya bukan hanya sekedar tingginya derajad kebutuhan dan terjangkau secara ekonomis. Hal yang lebih penting adalah, apakah setelah golongan ini menempati perumahan susun, dapat melakukan adaptasi atau bahkan akuturasi, yaitu mengubah kebiasaan-kebiasaan, dat istiadat, pola hidup, sesuai dengan tuntutan “kebudayaan” hidup di perumahan susun tersebut?
Perubahan struktur sosial dan kebudayaan memang tidak bisa berjalan secara drastis atau revolusioner. Di samping memakan waktu yang cukup lama, juga memerlukan pengelolaan sosial (social engineering) yang harus benar-benar terarah dan tepat serta pendekatan yang serasi agar tidak menimbulkan “ketegangan sosial” (social tention). Karena perubahan itu mengarah kepada hal-hal yang mendasar, yaitu antara lain mengubah bentuk keluarga besar menjadi keluarga kecil, mengubah sifat-sifat yang “irrasional” menjadi lebih “rasional”, pola konsumsi hidup dari yang cenderung tidak ekonomis menjadi lebih ekonomis (terutama karena harus membayar cicilan atau sewa rumah susun). Di sini hal yang lebih penting adalah, harus dapat ditumbuhkan persaan memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) terhadap tempat bermukim dan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Hal terakhir ini sangat penting dalam usaha menumbuhkan sikap partisipatif terhadap lingkungan hidup.
Tulisan ini bukan bermaksud secara apriori menentang rencana pembangunan rumah susun, tapi hanya sekedar memberikan suatu gambaran, dan mungkin juga sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penanganan pembangunan rumah susun ini. Pengikutsertaan banyak disiplin nonteknis perlu dimatangkan untuk menekan sekecil mungkin kerugian-kerugian yang akan oleh pengenalan bentuk perumahan rakyat yang baru ini, agar nantinya tidak akan membuat orang menjadi terkejut.
Kita tidak perlu mengada-ada lagi. Perlu disarankan di sini, sebelum dilaksnakan pembangunan rumah susun bagi masyarakat kota berpenghasilan rendah, perlu dikaji dulu secara teliti faktor kesiapan manusia calon dan segala tata penunjangnya, agar investasi yang ditanamkan mahabesar ini tidak akan sia-sia. Hal ini sangat penting agar usaha membangun rumah susun ini ada manfaatnya, karena pada akhirnya keserasian hidup manusialah yang harus menjadi indikator keberhasilan suatu pembangunan rumah susun. Bukan sebaliknya.


Tulisan ini telah dimuat dalam harian Suara Indonesia Tanggal 23 Februari 1985