Translate

Sunday, 9 September 2007

Pelestarian Cagar Budaya

Antariksa

PADA awal tahun 1990-an, di Kota Malang terlihat adanya kecenderungan menggusur bangunan peninggalan kolonial Belanda yang tujuannya tentu untuk memberikan ruang bagi bangunan baru. Akhirnya, tindakan tersebut disesali banyak orang dari berbagai kalangan dari berbagai kalangan. Disesali karena justru pemkot dan penentu kebijakan kota mulai menghancurkan arsitektur masa lalu dan bersejarah yang seharusnya mereka lindungi dan lestarikan.
Bangunan peninggalan kolonial Belanda (Indis) dan lingkungannya di Malang perlu mendapat perhatian layak sebagai benda cagar budaya. Khususnya yang dapat digolongkan dalam pasal 1 Undang-Undang No 5/1992 tentang cagar budaya. Nilai penting bangunan Indis adalah dari sisi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Menurut UU No 5/1992, memang tidak semua benda peninggalan sejarah dilindungi. Tetapi, khusus bangunan Indis, pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melestarikannya.
Kawasan Idjen Boulevard dibangun seorang Belanda H.I. Bussemaker ketika menjabat sebagai wali kota Malang pertama (1919-1929).
Kawasan Idjen sejak awal dirancang sebagai kawasan permukiman, mengingat pengembangan kota ke arah utara, timur, dan selatan tidak dimungkinkan lagi. Perancangnya, Ir. Herman Thomas Karsten, memilih pengembangan ke barat. Karena daerahnya tinggi, dari tempat tersebut bisa dipandang secara bebas de ligende vrouw (perempuan tidur) berupa gugusan Gunung Kawi yang membujur di barat Kota Malang. Kawasan Idjen Boulevard memang. Tetapi, bukan satu-satunya warisan arsitektur kolonial Belanda yang menjadi tujuan utama untuk dilestarikan. Masih banyak potensi di Malang yang segera harus ditangani. Hal ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan kolonial di kawasan Kayutangan, alun-alun (hilangnya penjara wanita), Pecinan, Oro-oro Dowo, kawasan Jalan Diponegoro, dan masih banyak lagi.
Alangkah baiknya Pemkot Malang segera menyusun perangkat lunak untuk menata dan melestarikan kawasan Idjen Boulevard, termasuk bangunannya. Bagaimana kondisi lingkungan dan bangunan yang ada di kawasan tersebut dan apa saja yang perlu dilestarikan. Intervensi pemkot haruslah mempunyai kepentingan buat masyarakat dengan kriteria dan motivasi melindungi kawasan dan bangunannya. Peraturan itu harus dibuat bersama-sama antara pemkot dan masyarakat yang menetap atau tinggal di kawasan Idjen. Perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang tujuan pelestarian, dan juga perlu diketahui bahwa bangunan kuno itu merupakan aset pemerintah kota. Jangan sampai peraturan tersebut dibuat pemkot kemudian baru disosialisasikan ke masyarakat. Hal ini nanti pasti akan menimbulkan masalah baru.
Untuk itu, perlu diambil sikap bijaksana dalam memilih mana warisan arsitektur yang perlu dilindungi dan mana yang tidak, baik yang ada di kawasan Idjen maupun di kawasan lain. Dengan demikian, tidak berkesan bahwa langkah pelestarian hanya membabi buta dan tidak efisien. Hal yang lebih penting lagi, dalam pelestarian, alih fungsi terhadap bangunan kuno dapat dilakukan. Hanya, bentuk bangunannya yang tidak dapat diubah. Jadi, kalau sebagian bangunan di kawasan Idjen Boulevard berubah fungsi, tidak dapat disalahkan. Hal ini harus kita lihat lebih jernih lagi bahwa kondisi kepemilikan bangunan dari masa lalu dan sekarang itu berbeda, baik dalam tatanan sosial maupun ekonominya. Pemilik bangunan membutuhkan perawatan. Dan kalau dari segi ekonomi sudah tidak dapat memberikan hasil lagi, pemilik bangunan akan menyewakan, bahkan menjualnya ke pihak lain. Maka dari itu, di sini yang lebih penting adalah peran akademisi dan pengelola cagar budaya untuk menjelaskan masalah tersebut ke Pemkot Malang bahwa alih fung si atau berubahnya fungsi bangunan dalam pelestarian memang diizinkan.
Selanjutnya, diperlukan adanya langkah-langkah pelestarian melalui pemahaman dan penguasaan peraturan perundangan cagar budaya, konsep-konsep pelestarian, dan peraturan daerah. Untuk maksud tersebut, Pemkot Malang harus segera menjalin komunikasi dengan para akademisi, pengelola cagar budaya, LSM, pemerhati pelestarian, pengusaha, dan penentu kebijakan guna merancang kembali kawasan-kawasan kota yang ingin dilindungi atau dilestarikan. Hal penting yang harus diperhatikan pemkot jika ingin pelestariannya berhasil adalah (1) apa yang perlu dilestarikan? (2) mengapa ingin dilestarikan? (3) dan untuk siapa melakukan pelestarian? Kalau ketiga hal tersebut belum terjawab, jangan diharap pelestarian bangunan dan kawasan di Kota Malang berhasil dengan baik.

Tulisan di atas telah dimuat dalam harian Jawa Pos Radar Malang tanggal 18 Agustus 2001

No comments: